Isu etis yang harus dijawab untuk menciptakan sistem persaingan yang sehat di dalam bisnis adalah menyangkut konflik kepentingan. Begitu banyak masalah yang terdapat dalam jalinan antara pejabat pemerintah dan kalangan pengusaha yang mengakibatkan rusaknya iklim bisnis yang sehat karena adanya konflik kepentingan. Tetapi mungkin banyak diantara mereka yang sesungguhnya belum paham bagaimana konflik kepentingan itu bisa terjadi dan bagaimana cara untuk menghindarinya. Masalah lain yang harus dibahas di dalam etika bisnis adalah diskriminasi. Di banyak negara, praktik-praktik bisnis masih sering menunjukkan adanya diskriminasi sehingga prinsip persamaan diabaikan. Isu-isu inilah yang saya bahas bersama para mahasiswa Magister Manajemen UGM di Jakarta. Mudah-mudahan ini bisa mendukung pemahaman yang lebih lengkap mengenai konflik kepentingan dan diskriminasi sehingga mereka bisa tergugah untuk menghindarinya.
[selengkapnya]
Etika Bisnis dan Globalisasi
11 Oktober 2010
Wacana tentang globalisasi muncul sejak tahun 1980-an,tetapi sampai sekarang globalisasi masih menjadi sumber pro dan kontra di kalangan para pengusaha maupun para perumus kebijakan ekonomi. Inti dari gagasan globalisasi adalah bahwa semua konsumen dan produsen dapat bertransaksi secara bebas tanpa dihalangi oleh sekat kebijakan, termasuk sekat kebijakan dari pemerintah. Pihak yang pro globalisasi berpendapat bahwa intervensi pemerintah menafikan hak bebas, menyebabkan alokasi barang yang tidak sehat dan menyebabkan tingkat kemakmuran kurang optimal. Sebaliknya pihak yang anti globalisasi berpendapat bahwa pasar bebas tidak mengatasi persaingan yang timpang, perburuhan yang eksploitatif, pencemaran, kemiskinan dan diskriminasi. Bagaimana meletakkan etika bisnis terkait dengan gagasan globalisasi? Ini adalah salah satu topik yang menarik dengan argumentasi yang bisa sangat panjang.
[selengkapnya]
"Tersuap dan Penyuap", Artikel Lepas mengenai Langkah KPK
05 Oktober 2010
Di tengah skeptisisme publik terhadap KPK yang kelihatan melempem karena berbagai tekanan politik tingkat tinggi, KPK melakukan langkah berani dengan menetapkan 26 orang anggota DPR sekaligus sebagai tersangka penyuapan pemilihan Deputi Gubernur BI. Tetapi yang ditetapkan sebagai tersangka ternyata baru pihak-pihak yang diduga menerima suap, bukan para penyuapnya. Gejala apakah ini? Saya coba menulis mengenai hal ini dari perspektif kalkulasi politik para pimpinan KPK. Tulisan ini saya kirim ke harian Kedaulatan Rakyat. Namun, dengan alasan karena tulisan ini terlalu panjang, tulisan ini ditolak oleh redaksi. Apa boleh buat, inilah penyakit saya setiap kali menulis. Terlalu panjang dan mungkin kelihatan berbelit-belit. Tetapi saya sengaja memposting kembali tulisan ini untuk bisa diketahui oleh publik. Kalau ada kritik dan saran dari pembaca, saya tentu akan sangat senang.
[selengkapnya]
Silabus Perencanaan Sosial, Program S2 Kesejahteraan Sosial, Fisipol UGM
03 Oktober 2010
Ada tambahan tugas untuk mengajar pada Semester I 2010/2011 ini, yaitu untuk matakuliah Perencanaan Sosial di program S2 Kesejahteraan Sosial, Fisipol UGM. Ini bukan merupakan matakuliah baru, tetapi argumentasi dasar yang melatarbelakanginya bagi strategi pembangunan di Indonesia saya kira sangat penting. Dalam beberapa tahun belakangan ini, banyak ekonom dan pakar pembangunan yang mengklaim bahwa kondisi ekonomi Indonesia sudah membaik setelah diterjang krisis selama dua kali, yaitu pada tahun 1998 dan tahun 2008. Konon posisi daya-saing Indonesia secara internasional juga meningkat. Tetapi mengapa indikator mikro kita masih menyedihkan. Fenomena kurang gizi dan kemiskinan masih ada di mana-mana. Pengangguran, kekerasan di jalanan, dan keterbelakangan masih tampak di depan mata di hampir semua daerah. Semua itu menunjukkan bahwa strategi pembangunan sosial kita, dan sistem perencanaan pembangunan yang berlaku, belum menjawab semua permasalahan pembangunan yang ada. Sebagai pengantar silabus, inilah yang perlu dipahami benar oleh para mahasiswa studi pembangunan.
[selengkapnya]
Isu Mutakhir Penggunaan DAK
30 September 2010
Pada paruh kedua tahun 2010 saya kembali dipercaya untuk membantu Direktorat Otonomi Daerah, Bappenas, dengan bantuan dana dari GTZ Jerman. Tugas pokok kali ini adalah menyusun Buku Panduan (White Paper) mengenai kerangka kebijakan penggunaan dana DAK yang akan menjadi pegangan bagi Bappenas untuk melaksanakan kebijakan teknis pembangunan daerah. Sejak pertama kali diperkenalkan melalui kebijakan desentralisasi fiskal pada tahun 1999, penggunaan DAK telah beberapa kali mengalami metamorfosis. Sebagian dari proses metamorfosis itu memang menghasilkan perbaikan, misalnya dengan ketentuan mengenai adanya dana penyerta dari daerah sehingga DAK berubah menjadi semacam "conditional matching grants" yang akan membantu meningkatkan efektivitas pendanaan pembangunan. Tetapi ada sebagian perubahan yang tampaknya kontra-produktif, misalnya dengan semakin longgarnya persyaratan untuk memperoleh skema pendanaan dari DAK sehingga sifat khusus dan tujuan kebijakannya menjadi tidak jelas lagi. Kecuali itu, persoalan yang mendasar adalah lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi penggunaan DAK sehingga efektivitasnya banyak dipertanyakan.
[selengkapnya]
Teknik Peramalan Ekstrapolatif, Latihan Soal
29 September 2010
Latihan soal untuk mahasiswa Jurusan MKP, Fisipol, UGM. Petunjuk: Silakan unduh soal terlampir. Soal dapat didiskusikan dengan teman lain, tetapi hasilnya silakan dikirim secara individual. Sertakan hasil analisis menggunakan program aplikasi Spread-sheet atau SPSS. Kirimkan pekerjaan Anda sebelum tanggal 6 Oktober 2010 melalui email: kumoro@map.ugm.ac.id atau kumoro@ymail.com. Selamat bekerja.
[selengkapnya]
Apa Pentingnya Sektor Publik? Kuliah perdana Sm.II 2010, Magister Studi Kebijakan, UGM
23 September 2010
Pada semester II TA 2010 ini ada sebuah mata kuliah baru yang ditawarkan di MSK-UGM, yaitu Ekonomi Sektor Publik. Kuliah perdana diisi dengan pertanyaan yang sangat mendasar tentang relevansi sektor publik atau peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Mengapa sektor publik atau peran pemerintah tetap penting? Salah satu jawaban yang paling mudah adalah bahwa hanya sektor publik atau pemerintah yang akan bisa mengatasi kelemahan fundamental dalam mekanisme pasar, yaitu kemungkinan kegagalan pasar (market failures). Selanjutnya kuliah ini dilanjutkan dengan diskusi tentang bentuk-bentuk kegagalan pasar dan situasi pembangunan ekonomi di Indonesia secara nasional yang perlu diketahui oleh setiap perumus kebijakan publik.
[selengkapnya]
Perpres No.54 Th. 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
20 September 2010
Kemacetan anggaran publik semakin banyak dikeluhkan karena membuat inefisiensi anggaran yang luar biasa. Salah satu yang dituding menjadi penyebab kemacetan anggaran itu adalah ketentuan dalam Keppres No.80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terlalu kaku. Dengan terbitnya Perpres No.54 tahun 2010 ini, banyak ketentuan yang direvisi atau diperbarui. Misalnya, kini diperkenalkan prosedur Lelang Sederhana, terutama untuk barang yang daftar harganya sudah tersebar luas dan diketahui dengan mudah oleh masyarakat, seperti harga mobil, tarif hotel, dan sebagainya. Juga ada keinginan untuk mempercepat dilaksanakannya pengadaan secara elektronik (e-procurement) yang terbukti ampuh untuk mengikis korupsi dan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Keinginan untuk lebih banyak melibatkan usaha skala menengah dan kecil terdapat di dalam ketentuan jumlah dana yang dapat dikelola oleh skala usaha tersebut. Apakah ini semua akan dapat memecahkan masalah kemacetan anggaran? Kita tunggu saja bagaimana pelaksanaan dari peraturan baru ini.
[selengkapnya]
Kisah Keluarga Besar Mangundikara; Klawisan, Margoagung, Seyegan, Sleman, Jogjakarta
14 September 2010
Hari keempat Lebaran 1431 H, saya sekeluarga menghadiri Trah Keluarga Besar Mangundikara di Dusun Mandan, Banyurejo, Tempel, Sleman. Ini adalah trah yang pertama bagi keluarga Mangundikara sehingga dimulai penyelengaraannya oleh keluarga besar Mangunreja (Pakdhe Mandan). Cukup meriah acara ini walaupun diselenggarakan secara sederhana. Saya mengambil kesempatan ini untuk memancing sanak-saudara yang mungkin tertarik untuk membuat silsilah keluarga. Bagi saya, silsilah itu sendiri tidak begitu penting, demikian juga keinginan untuk memperoleh "Serat Kekancingan" keluarga dari pihak keraton mungkin tidak harus menjadi tujuan utama. Tetapi yang penting adalah memberikan pemahaman kepada anak-cucu keluarga besar Mangundikara bahwa mereka memiliki leluhur yang diantaranya bukan orang sembarangan. Ada banyak kisah sukses dari para leluhur mereka. Dengan demikian, anak-cucu diharapkan dapat mencontoh dan menerapkan strategi sukses itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya, kisah kepahlawanan Pangeran Diponegoro dan para pangeran dan adipati pejuang dapat mengajari tentang semangat pengabdian kepada rakyat, kejujuran, sifat kesatria, kerja keras, menghindari sifat takabur, dan sebagainya, yang dapat diteladani dalam kehidupan sekarang. Apapun jenis pekerjaan dari anak-cucu keluarga besar Mangundikara, pada dasarnya jika pekerjaan itu ditekuni dengan semangat kerja-keras dan pengabdian, suatu saat akan berhasil. Inilah nilai-nilai yang mestinya diperoleh dari acara trah yang dilaksanakan rutin setiap Lebaran. Kisah yang saya angkat banyak diprotes karena kurang akurat. Tetapi justru itulah yang saya tunggu, supaya dapat diperoleh informasi mengenai silsilah yang lebih akurat. Nuwun.
[selengkapnya]
"Pemerintah Harus Tahan Diri dalam Rekrutmen PNS Baru", Republika, 26 Agustus 2010
29 Agustus 2010
Pernyataan mengenai perlunya merekrut Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru secara proporsional sudah banyak dilontarkan oleh para pakar, analis dan peneliti kebijakan. Tetapi tentu nuansanya berbeda ketika yang membuat pernyataan itu adalah presiden. Tidak dapat diingkari bahwa struktur PNS dalam birokrasi publik sekarang ini sering tidak rasional sehingga menghambat produktivitas dan efisiensi pelayanan publik. Pada hal anggaran publik yang sudah terserap untuk gaji PNS sudah sangat besar, rerata nasional mencapai sekitar 70 persen. Ada kutipan wawancara saya dengan harian Republika. Mungkin tidak semua pemikiran tentang rekrutmen PNS muncul di sini. Namanya saja liputan wawancara, selalu saja ada yang tercecer.
[selengkapnya]
.jpg)
