Pilpres tgl 9 Juli 2014 telah berjalan secara tertib dan aman. Dengan berpedoman pada hasil hitung-cepat dari lembaga yang berbeda, pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-Kalla saling mengklaim telah memenangi Pilpres. Semoga proses penghitungan tetap berjalan dengan tenang dan semua pihak bisa menahan diri sampai KPU mengumumkan hasil resminya.
Juli 2014
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
 

Arsip Artikel



"Kegamangan KPK", Kedaulatan Rakyat, 16 Juni 2011
17 Juni 2011
Saya termasuk yang geregetan melihat begitu banyak kasus korupsi besar terlihat begitu mencolok di depan mata sedangkan KPK, satu-satunya lembaga yang masih bisa diharapkan oleh rakyat Indonesia sekarang ini, ternyata semakin melempem. Tulisan saya ini tidak bermaksud melecehkan atau mengkerdilkan KPK. Justru sebaliknya, saya ingin menyeru kepada semua pihak untuk memberi dukungan moril dan dukungan politis buat KPK. Di tengah proses pemilihan jajaran pimpinan KPK sekarang ini, dukungan semacam itu sangat diperlukan. Saat ini, KPK tengah dikepung oleh berbagai kepentingan, justru dari tokoh-tokoh yang kita harapkan secara tulus memimpin upaya pemberantasan korupsi. Presiden sudah begitu banyak membuat pernyataan, tetapi realitas kebijakan yang diambilnya seringkali membingungkan dan menampakkan kurangnya keseriusan dalam memberantas korupsi. DPR berusaha mengikis sedikit demi sedikit kewenangan KPK karena banyak kepentingan politis mereka yang akan dihadang oleh KPK. Sementara itu masa jabatan pimpinan KPK sekarang ini segera berakhir ketika kasus-kasus besar korupsi sedang berjibun. Saya berharap bahwa KPK terus memperoleh dukungan publik yang total dan berkesinambungan. KPK tidak boleh dibiarkan bekerja sendirian. Semua pihak harus punya kontribusi untuk melawan korupsi di bumi pertiwi yang kita cintai ini. [selengkapnya]
 
Masalah Kelembagaan dalam Reformasi Sistem Pengadaan Barang dan Jasa, hotel Phoenix, Jogja, 31 Mei - 1 Juni 2011
03 Juni 2011
Karena sering terbenturnya upaya pemecahan masalah di bidang pengadaan karena payung hukum yang kurang kuat, beberapa pihak kini tengah menyiapkan RUU tentang pengadaan barang dan jasa. Sejauh ini peraturan tentang pengadaan memang hanya setingkat Perpres, Keppres atau Peraturan Pemerintah. Kesemuanya sering berjalan kurang harmonis dengan UU tentang Jasa Konstruksi, UU tentang Keuangan Negara, dan sebagainya. Dalam sebuah forum FGD yang difasilitasi oleh Partnership for Governance Reform, saya menyajikan sebuah kertas kerja untuk bahan diskusi tentang masalah ini dari aspek kelembagaan. Ada begitu banyak masalah strategis maupun teknis yang terungkap dalam diskusi ini. Namun semua peserta tampaknya masih belum cukup yakin dengan tujuan pokok reformasi pengadaan, yaitu bagaimana memberantas korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yang menurut KPK mencapai 70% dari seluruh kasus korupsi yang ditanganinya. Jadi, pengadaan barang dan jasa bukan soal sepele. Begitu banyak penyalahgunaan kewenangan aparat pemerintah yang bermula dari sini. [selengkapnya]
 
"Integrasi Perencanaan dan Penganggaran di Daerah", SCBD Kabupaten Klaten
23 Mei 2011
Dengan mencermati dokumen rencana pembangunan di banyak daerah, tampak bahwa sistem perencanaan yang berlaku sekarang belum terintegrasi dengan sistem penganggarannya. Begitu banyak program dan kegiatan yang direncanakan, tetapi prosesnya seringkali masih terpisah dengan kemampuan daerah untuk membiayai program dan kegiatan tersebut. Terlebih lagi, proporsi belanja modal yang terlalu kecil membuat keinginan daerah untuk memakmurkan rakyat tidak bisa terpenuhi. Dari struktur APBD tahun 2010 di Kabupaten Klaten, misalnya, ternyata hanya 2,79% dari total belanja APBD yang dialokasikan untuk belanja modal (Rerata nasional untuk tahun 2011 adalah 20,7%). Sebaliknya, proporsi untuk belanja pegawai justru mencapai 88,19%. Ini dapat dipahami karena Kabupaten Klaten yang jumlah penduduknya 1,3 juta jiwa ternyata memiliki total pegawai daerah lebih dari 17.000. Rasio ini tampak memang masih kurang sehat, terutama apabila dilihat bahwa masih banyak PNS yang belum bekerja secara disiplin dengan komitmen yang tinggi. Data yang saya tunjukkan memang membuat sebagian pejabat tersinggung. Tetapi dengan latar belakang data faktual ini saya berharap bahwa akan ada perubahan kinerja pembangunan daerah sehingga peran anggaran publik benar-benar bisa membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai prioritas dalam rencana pembangunan daerah. [selengkapnya]
 
"TKD dan Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai Daerah: Kasus Provinsi Gorontalo dan DKI Jakarta", Jurnal BKN, Juli 2011 (forthcoming)
15 Mei 2011
Atas permintaan resmi dari redaksi Jurnal Manajemen Kepegawaian, BKN, saya menulis sebuah artikel mengenai TKD (Tunjangan Kinerja Daerah). Di tengah-tengah antusiasme para pegawai di jajaran pemerintah pusat yang akan memperoleh remunerasi lebih baik, TKD pada awalnya dianggap merupakan kebijakan yang salah karena memang tidak ada peraturan perundangan yang mengaturnya. Tetapi keberanian beberapa pimpinan daerah untuk membuat terobosan bagi peningkatan kinerja pegawai di daerah, akhirnya TKD seolah-olah menjadi salah satu bentuk "best practice" yang kemudian ditiru direplikasi di banyak daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Tetapi benarkah kebijakan TKD itu bisa meningkatkan kinerja pegawai daerah? Saya coba menyoroti kebijakan ini dengan mengaitkan apa yang dilaksanakan di jajaran pemerintah pusat maupun dua kasus yang saya angkat, yaitu di provinsi Gorontalo dan DKI Jakarta. Konsep "pay-to-performance" memang sangat menarik dan belum banyak diterapkan di daerah. Namun pelaksanaan konsep ini memang memerlukan banyak persiapan teknis dan implementasi kebijakan yang konsisten. [selengkapnya]
 
"Dilema Seorang Birokrat", kasus Mata Kuliah Etika Administrasi Negara
13 Mei 2011
Kasus "Menjadi Birokrat yang Baik", Mata Kuliah Etika Administrasi Negara, 13 Mei 2011 [selengkapnya]
 
Peran Pemda dan DPRD dalam Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Daerah, hotel Tirta Sanita, Kab Kuningan, Jabar
19 April 2011
Setelah sistem LPJ dalam UU No.22/1999 diubah menjadi sistem LKPJ dalam UU No.32/2004, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagian besar memperoleh komentar dan penilaian yang cenderung datar-datar saja dari para anggota legislatif di DPRD. Banyak sidang-sidang LKPJ yang mengesankan bahwa unsur legislatif itu mulai patah semangat karena LKPJ tidak lagi bisa digunakan untuk memberhentikan seorang kepala daerah. Namun demikian, kecenderungan seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai generalisasi di seluruh Indonesia. Kabupaten Kuningan di Jawa Barat adalah salah satu diantara daerah yang mengalami dinamika politik terkait dengan LKPJ. Konon, pelaksanaan pembangunan daerah yang memanfaatkan subsidi pusat dari DAK merupakan salah satu sumber perdebatan hangat ketika dilaporkan di dalam LKPJ. Sebuah inisiatif untuk menyelenggarakan penyegaran tentang visi pembangunan daerah dilaksanakan di hotel Tirta Sanita, melibatkan unsur eksekutif dan sekaligus legislatif. Selain materi berupa kepemimpinan, penyamaan visi pembangunan daerah dan team building dalam pemerintahan daerah, saya kebagian untuk membahas materi tentang manajemen dan pengelolaan keuangan daerah. [selengkapnya]
 
Dana Publik Yang Mubazir
19 April 2011
Pantaslah bahwa satu dasawarsa kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia tidak menghasilkan kemajuan berarti bagi peningkatan kesejahteraan rakyat karena begitu banyak perumus kebijakan yang membuat dana publik mubazir. Bukti-bukti tentang mubazirnya dana publik di Indonesia, baik yang dialokasikan dari APBN maupun APBD, itu begitu mencolok dan bahkan mendapat sorotan dari majalah berita di luar negeri. Tulisan saya tentu tidak bermaksud membuka aib atau borok dan kelemahana sistem pemerintahan setelah demokratisasi yang kita nikmati sekarang ini. Namun saya bermaksud menyampaikan argumentasi bahwa ada banyak hal yang harus dilakukan setelah kebijakan desentralisasi dirumuskan. Hasil dan dampak kebijakan memang tidak hanya bisa diperoleh begitu saja setelah undang-undang, peraturan pemerintah maupun produk-produk peraturan lainnya diratifikasi. Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk melaksanakan dan sekaligus mengawalnya. Tulisan ini saya kirimkan ke harian Kompas. Tetapi dari redaksi saya mendapat balasan bahwa belum ada tempat. Okelah, mudah-mudahan ini tetap bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. [selengkapnya]
 
LKPJ dan Hak Inisiatif DPRD, Lokakarya Fungsi Legislasi DPRD Sumsel, Ramada Resort Hotel, Bali
22 Maret 2011
Setelah sistem LPJ diubah menjadi LKPJ, banyak politisi di DPRD yang menjadi patah semangat karena posisi kekuasaan mereka terhadap pemerintah daerah yang menciut. Tapi melihat kiprah anggota DPRD yang kebablasan pada periode 1999-2004, semestinya para politisi daerah itu bisa mengambil pelajaran bahwa pada akhirnya setiap kekuasaan harus dipertanggungjawabkan. Lalu, apakah yang dapat diperankan oleh para anggota dewan di dalam sistem LKPJ? Apakah hak inisiatif DPRD dalam legislasi di daerah tetap dapat diperankan? Bagaimana semestinya legislasi yang dapat mencapai tujuan akhir demokrasi, yaitu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah? Inilah antara lain tema yang saya diskusikan bersama para anggota DPRD dari provinsi Sumatera Selatan yang mengikuti lokakarya di Denpasar, Bali. [selengkapnya]
 
Perumusan masalah kebijakan. Tugas 11 Maret 2011
11 Maret 2011
Tugas mata kuliah: Kebijakan Publik. Tgl 11 Maret 2011. Salah satu hal penting yang harus dipelajari para mahasiswa peserta kuliah Kebijakan Publik adalah bahwa semua kebijakan dimulai dari rumusan masalah. Karena para perumus kebijakan adalah aktor, pelaku atau subjek yang memiliki pengalaman, informasi, dan kemampuan yang berbeda-beda, maka masalah yang secara formal mereka rumuskan itu akan berbeda-beda, bahkan seringkali bertentangan antara satu orang dengan yang lainnya. Di sinilah pentingnya membedakan antara isu kebijakan (policy issues) dengan masalah kebijakan (policy problems). Proses yang membawa sebuah isu kebijakan menjadi masalah kebijakan yang dirumuskan secara formal untuk dicarikan alternatif kebijakan untuk memecahkannya itu terkadang begitu rumit. Untuk memahami dan menerapkannya dalam praktik, mahasiswa harus belajar untuk memahami berbagai macam indikator teknis, lingkungan perumus kebijakan, latar-belakang politik, hingga cara-cara komunikasi yang efektif untuk menyampaikan masalah formal secara baik. Salah satu studi kasus yang disajikan di sini adalah indikator di bidang ketenagakerjaan. [selengkapnya]
 
Penguatan Badan Legislasi DPRD dan Program Legislasi Daerah, Novotel Jogja
07 Maret 2011
Mengapa produktivitas legislasi di daerah kebanyakan masih rendah? Mengapa begitu banyak Perda yang diratifikasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang akhirnya dibatalkan oleh Kemdagri? Di hadapan para anggota DPRD kabupaten Kudus, saya membahas masalah-masalah ini secara terbuka. Saya paham bahwa kritik yang saya sampaikan kepada para wakil rakyat di daerah itu terkadang terlalu frontal dan ditanggapi skeptis. Tetapi saya percaya bahwa bagaimanapun kritik mengenai kinerja para anggota DPRD dari aspek legislasi tetap harus disampaikan supaya di masa mendatang kita bisa menciptakan citra politisi daerah yang lebih kredibel dan profesional. Harus diakui bahwa selama ini masih sangat sedikit Perda yang dihasilkan dari inisiatif para anggota DPRD. Lalu dari sisi materi legislasi, ternyata muatannya juga masih mengecewakan. Kebanyakan Perda yang disahkan itu hanya berfokus pada pajak dan retribusi daerah. Akibatnya tidak bisa disalahkan jika muncul kesan bahwa Perda yang dihasilkan itu hanya mengandung semangat "mengambil dari rakyat" dan bukannya "memberi kepada rakyat". Disamping itu memang harus diketahui bahwa ada berbagai macam kendala prosedural, sumberdaya manusia, maupun kemampuan teknis para anggota DPRD dalam mendorong inisiatif legislasi. Tetapi, di atas semua itu, saya yakin bahwa persoalan yang mendasar adalah adanya "mental block" diantara para anggota dewan sendiri. Mereka masih kurang profesional, kurang bersedia untuk mempelajari hal-hal yang baru, serta tidak mau mencoba menunjukkan komitmen pengabdian yang lebih nyata kepada rakyat. Saya berharap kesimpulan ini salah, namun kenyataan yang akan membuktikan mengenai hal ini. [selengkapnya]



 
   Copyright © 2014 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.