Setelah MK menguatkan keabsahan Jokowi-JK sebagai kepala pemerintahan periode 2014-2019, inilah saatnya membuktikan bahwa pemerintahan baru bisa melakukan perubahan sesuai harapan yang menggunung dari masyarakat. Pembentukan kabinet ahli, pencabutan subsidi BBM, dan seterusnya. dan seterusnya.
Agustus 2014
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
 

Arsip Artikel



Arah Kebijakan Pendanaan DAK, PGSP-UNDP, Hotel Parama, Bogor, 22-23 Juni 2011
23 Juni 2011
Untuk membiayai berbagai kegiatan dan proyek strategis di daerah-daerah yang memiliki kebutuhan khusus, DAK (Dana Alokasi Khusus) sangat penting peranannya. Namun setelah sistem pendanaan ini diterapkan selama hampir sepuluh tahun, efektivitasnya semakin diragukan. Sebagai skema "specific grant", DAK bahkan mulai kehilangan legitimasinya dan efektivitasnya mungkin tidak sebaik sistem Inpres yang pernah dilaksanakan selama pemerintahan Orde Baru. Mengapa demikian? Ada banyak faktor yang bersifat politis maupun bersifat teknis dalam pelaksanaan pendanaan melalui DAK. Salah satunya adalah bahwa sekarang ini terdapat kecenderungan masuknya berbagai kriteria baru bagi alokasi DAK serta semakin besarnya pengaruh variabel politik sehingga proporsi DAK tersedot menjadi Dana Penyesuaian, sebuah skema pendanaan yang sesungguhnya bahkan sudah melanggar ketentuan UU No.33/2004. Bersama para pejabat Eselon II dan Eselon III di jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, saya membedah persoalan DAK ini di Bogor dalam sebuah forum yang disponsori oleh UNDP melalui proyek PGSP (Provincial Government Strengthening Program). [selengkapnya]
 
"Kegamangan KPK", Kedaulatan Rakyat, 16 Juni 2011
17 Juni 2011
Saya termasuk yang geregetan melihat begitu banyak kasus korupsi besar terlihat begitu mencolok di depan mata sedangkan KPK, satu-satunya lembaga yang masih bisa diharapkan oleh rakyat Indonesia sekarang ini, ternyata semakin melempem. Tulisan saya ini tidak bermaksud melecehkan atau mengkerdilkan KPK. Justru sebaliknya, saya ingin menyeru kepada semua pihak untuk memberi dukungan moril dan dukungan politis buat KPK. Di tengah proses pemilihan jajaran pimpinan KPK sekarang ini, dukungan semacam itu sangat diperlukan. Saat ini, KPK tengah dikepung oleh berbagai kepentingan, justru dari tokoh-tokoh yang kita harapkan secara tulus memimpin upaya pemberantasan korupsi. Presiden sudah begitu banyak membuat pernyataan, tetapi realitas kebijakan yang diambilnya seringkali membingungkan dan menampakkan kurangnya keseriusan dalam memberantas korupsi. DPR berusaha mengikis sedikit demi sedikit kewenangan KPK karena banyak kepentingan politis mereka yang akan dihadang oleh KPK. Sementara itu masa jabatan pimpinan KPK sekarang ini segera berakhir ketika kasus-kasus besar korupsi sedang berjibun. Saya berharap bahwa KPK terus memperoleh dukungan publik yang total dan berkesinambungan. KPK tidak boleh dibiarkan bekerja sendirian. Semua pihak harus punya kontribusi untuk melawan korupsi di bumi pertiwi yang kita cintai ini. [selengkapnya]
 
Masalah Kelembagaan dalam Reformasi Sistem Pengadaan Barang dan Jasa, hotel Phoenix, Jogja, 31 Mei - 1 Juni 2011
03 Juni 2011
Karena sering terbenturnya upaya pemecahan masalah di bidang pengadaan karena payung hukum yang kurang kuat, beberapa pihak kini tengah menyiapkan RUU tentang pengadaan barang dan jasa. Sejauh ini peraturan tentang pengadaan memang hanya setingkat Perpres, Keppres atau Peraturan Pemerintah. Kesemuanya sering berjalan kurang harmonis dengan UU tentang Jasa Konstruksi, UU tentang Keuangan Negara, dan sebagainya. Dalam sebuah forum FGD yang difasilitasi oleh Partnership for Governance Reform, saya menyajikan sebuah kertas kerja untuk bahan diskusi tentang masalah ini dari aspek kelembagaan. Ada begitu banyak masalah strategis maupun teknis yang terungkap dalam diskusi ini. Namun semua peserta tampaknya masih belum cukup yakin dengan tujuan pokok reformasi pengadaan, yaitu bagaimana memberantas korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yang menurut KPK mencapai 70% dari seluruh kasus korupsi yang ditanganinya. Jadi, pengadaan barang dan jasa bukan soal sepele. Begitu banyak penyalahgunaan kewenangan aparat pemerintah yang bermula dari sini. [selengkapnya]
 
"Integrasi Perencanaan dan Penganggaran di Daerah", SCBD Kabupaten Klaten
23 Mei 2011
Dengan mencermati dokumen rencana pembangunan di banyak daerah, tampak bahwa sistem perencanaan yang berlaku sekarang belum terintegrasi dengan sistem penganggarannya. Begitu banyak program dan kegiatan yang direncanakan, tetapi prosesnya seringkali masih terpisah dengan kemampuan daerah untuk membiayai program dan kegiatan tersebut. Terlebih lagi, proporsi belanja modal yang terlalu kecil membuat keinginan daerah untuk memakmurkan rakyat tidak bisa terpenuhi. Dari struktur APBD tahun 2010 di Kabupaten Klaten, misalnya, ternyata hanya 2,79% dari total belanja APBD yang dialokasikan untuk belanja modal (Rerata nasional untuk tahun 2011 adalah 20,7%). Sebaliknya, proporsi untuk belanja pegawai justru mencapai 88,19%. Ini dapat dipahami karena Kabupaten Klaten yang jumlah penduduknya 1,3 juta jiwa ternyata memiliki total pegawai daerah lebih dari 17.000. Rasio ini tampak memang masih kurang sehat, terutama apabila dilihat bahwa masih banyak PNS yang belum bekerja secara disiplin dengan komitmen yang tinggi. Data yang saya tunjukkan memang membuat sebagian pejabat tersinggung. Tetapi dengan latar belakang data faktual ini saya berharap bahwa akan ada perubahan kinerja pembangunan daerah sehingga peran anggaran publik benar-benar bisa membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai prioritas dalam rencana pembangunan daerah. [selengkapnya]
 
"TKD dan Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai Daerah: Kasus Provinsi Gorontalo dan DKI Jakarta", Jurnal BKN, Juli 2011 (forthcoming)
15 Mei 2011
Atas permintaan resmi dari redaksi Jurnal Manajemen Kepegawaian, BKN, saya menulis sebuah artikel mengenai TKD (Tunjangan Kinerja Daerah). Di tengah-tengah antusiasme para pegawai di jajaran pemerintah pusat yang akan memperoleh remunerasi lebih baik, TKD pada awalnya dianggap merupakan kebijakan yang salah karena memang tidak ada peraturan perundangan yang mengaturnya. Tetapi keberanian beberapa pimpinan daerah untuk membuat terobosan bagi peningkatan kinerja pegawai di daerah, akhirnya TKD seolah-olah menjadi salah satu bentuk "best practice" yang kemudian ditiru direplikasi di banyak daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Tetapi benarkah kebijakan TKD itu bisa meningkatkan kinerja pegawai daerah? Saya coba menyoroti kebijakan ini dengan mengaitkan apa yang dilaksanakan di jajaran pemerintah pusat maupun dua kasus yang saya angkat, yaitu di provinsi Gorontalo dan DKI Jakarta. Konsep "pay-to-performance" memang sangat menarik dan belum banyak diterapkan di daerah. Namun pelaksanaan konsep ini memang memerlukan banyak persiapan teknis dan implementasi kebijakan yang konsisten. [selengkapnya]
 
"Dilema Seorang Birokrat", kasus Mata Kuliah Etika Administrasi Negara
13 Mei 2011
Kasus "Menjadi Birokrat yang Baik", Mata Kuliah Etika Administrasi Negara, 13 Mei 2011 [selengkapnya]
 
Peran Pemda dan DPRD dalam Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Daerah, hotel Tirta Sanita, Kab Kuningan, Jabar
19 April 2011
Setelah sistem LPJ dalam UU No.22/1999 diubah menjadi sistem LKPJ dalam UU No.32/2004, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagian besar memperoleh komentar dan penilaian yang cenderung datar-datar saja dari para anggota legislatif di DPRD. Banyak sidang-sidang LKPJ yang mengesankan bahwa unsur legislatif itu mulai patah semangat karena LKPJ tidak lagi bisa digunakan untuk memberhentikan seorang kepala daerah. Namun demikian, kecenderungan seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai generalisasi di seluruh Indonesia. Kabupaten Kuningan di Jawa Barat adalah salah satu diantara daerah yang mengalami dinamika politik terkait dengan LKPJ. Konon, pelaksanaan pembangunan daerah yang memanfaatkan subsidi pusat dari DAK merupakan salah satu sumber perdebatan hangat ketika dilaporkan di dalam LKPJ. Sebuah inisiatif untuk menyelenggarakan penyegaran tentang visi pembangunan daerah dilaksanakan di hotel Tirta Sanita, melibatkan unsur eksekutif dan sekaligus legislatif. Selain materi berupa kepemimpinan, penyamaan visi pembangunan daerah dan team building dalam pemerintahan daerah, saya kebagian untuk membahas materi tentang manajemen dan pengelolaan keuangan daerah. [selengkapnya]
 
Dana Publik Yang Mubazir
19 April 2011
Pantaslah bahwa satu dasawarsa kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia tidak menghasilkan kemajuan berarti bagi peningkatan kesejahteraan rakyat karena begitu banyak perumus kebijakan yang membuat dana publik mubazir. Bukti-bukti tentang mubazirnya dana publik di Indonesia, baik yang dialokasikan dari APBN maupun APBD, itu begitu mencolok dan bahkan mendapat sorotan dari majalah berita di luar negeri. Tulisan saya tentu tidak bermaksud membuka aib atau borok dan kelemahana sistem pemerintahan setelah demokratisasi yang kita nikmati sekarang ini. Namun saya bermaksud menyampaikan argumentasi bahwa ada banyak hal yang harus dilakukan setelah kebijakan desentralisasi dirumuskan. Hasil dan dampak kebijakan memang tidak hanya bisa diperoleh begitu saja setelah undang-undang, peraturan pemerintah maupun produk-produk peraturan lainnya diratifikasi. Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk melaksanakan dan sekaligus mengawalnya. Tulisan ini saya kirimkan ke harian Kompas. Tetapi dari redaksi saya mendapat balasan bahwa belum ada tempat. Okelah, mudah-mudahan ini tetap bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. [selengkapnya]
 
LKPJ dan Hak Inisiatif DPRD, Lokakarya Fungsi Legislasi DPRD Sumsel, Ramada Resort Hotel, Bali
22 Maret 2011
Setelah sistem LPJ diubah menjadi LKPJ, banyak politisi di DPRD yang menjadi patah semangat karena posisi kekuasaan mereka terhadap pemerintah daerah yang menciut. Tapi melihat kiprah anggota DPRD yang kebablasan pada periode 1999-2004, semestinya para politisi daerah itu bisa mengambil pelajaran bahwa pada akhirnya setiap kekuasaan harus dipertanggungjawabkan. Lalu, apakah yang dapat diperankan oleh para anggota dewan di dalam sistem LKPJ? Apakah hak inisiatif DPRD dalam legislasi di daerah tetap dapat diperankan? Bagaimana semestinya legislasi yang dapat mencapai tujuan akhir demokrasi, yaitu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah? Inilah antara lain tema yang saya diskusikan bersama para anggota DPRD dari provinsi Sumatera Selatan yang mengikuti lokakarya di Denpasar, Bali. [selengkapnya]
 
Perumusan masalah kebijakan. Tugas 11 Maret 2011
11 Maret 2011
Tugas mata kuliah: Kebijakan Publik. Tgl 11 Maret 2011. Salah satu hal penting yang harus dipelajari para mahasiswa peserta kuliah Kebijakan Publik adalah bahwa semua kebijakan dimulai dari rumusan masalah. Karena para perumus kebijakan adalah aktor, pelaku atau subjek yang memiliki pengalaman, informasi, dan kemampuan yang berbeda-beda, maka masalah yang secara formal mereka rumuskan itu akan berbeda-beda, bahkan seringkali bertentangan antara satu orang dengan yang lainnya. Di sinilah pentingnya membedakan antara isu kebijakan (policy issues) dengan masalah kebijakan (policy problems). Proses yang membawa sebuah isu kebijakan menjadi masalah kebijakan yang dirumuskan secara formal untuk dicarikan alternatif kebijakan untuk memecahkannya itu terkadang begitu rumit. Untuk memahami dan menerapkannya dalam praktik, mahasiswa harus belajar untuk memahami berbagai macam indikator teknis, lingkungan perumus kebijakan, latar-belakang politik, hingga cara-cara komunikasi yang efektif untuk menyampaikan masalah formal secara baik. Salah satu studi kasus yang disajikan di sini adalah indikator di bidang ketenagakerjaan. [selengkapnya]



 
   Copyright © 2014 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.