Untuk kesekian kalinya, upaya untuk melemahkan KPK datang justru dari para wakil rakyat yang terhormat di DPR. Apakah memang tidak ada lagi agenda legislasi yang lebih mendesak? Bertanyalah kepada rumput yang bergoyang...
Februari 2016
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282912345
6789101112
 

Arsip Artikel



White Paper Arah Kebijakan Pendanaan Pembangunan melalui DAK
08 April 2012
Hampir setahun setelah selesainya draf awal White Paper mengenai DAK (Dana Alokasi Khusus), secara resmi Direktorat Otonomi Daerah Bappenas menerbitkan buku hasil analisis tersebut. Secara pribadi saya berharap bahwa akan ada perumus kebijakan yang membaca buku ini dan selanjutnya membuat perubahan kebijakan yang diperlukan. Keprihatinan saya sekarang ini terutama setelah melihat bahwa begitu banyak skema pendanaan publik yang terlalu mengedepankan kepentingan sempit diantara para politisi di DPR sebagai kader Parpol, bukan sebagai wakil rakyat yang berkewajiban memakmurkan rakyat. Pada tahun anggaran 2012, misalnya, terlihat betapa jelas pertimbangan para politisi tersebut. Dari seluruh transfer dana dari pusat ke daerah, proporsi Dana Penyesuaian sudah mencapai Rp 58,4 triliun sedangkan DAK hanya Rp 26,1 triliun. Kita sama-sama tahu bahwa Dana Penyesuaian adalah dana "gentong babi" (pork barrel) yang sangat sarat dengan kepentingan individu anggota DPR di masing-masing Dapilnya dan banyak yang kurang efektif meningkatkan kesejahteraan. Tetapi skema Dana Penyesuaian ternyata semakin diperbesar. Di lain pihak, alokasi DAK yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat karena menyangkut pelayanan langsung di sektor pendididikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial proporsinya justru semakin kecil. Berbicara tentang upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, komitmen para politisi di Indonesia sekarang ini memang sungguh menyedihkan. Apaboleh buat. [selengkapnya]
 
Reformasi Birokrasi, RUU ASN dan Penataan Kepegawaian, Komisi A, DPRD Provinsi DIY
02 April 2012
Saya hadir dalam dialog Eksekutif-Legislatif yang diselenggarakan oleh Komisi A, DPRD D.I. Yogyakarta dengan pikiran positif bahwa dialog ini akan mendorong ke arah perubahan manajemen kepegawaian. Di sebagian besar daerah, manajemen kepegawaian tampaknya memang tidak langsung terkait dengan misi dan tujuan dari kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan memberi pelayanan yang responsif kepada warga. PNS sudah punya citra buruk sebagai jajaran pegawai yang kinerjanya rendah, statis, dan kurang responsif terhadap kebutuhan warga. RUU ASN yang sedang digodok di DPR diharapkan menjadi pintu masuk bagi reformasi kepegawaian dengan mengedepankan rekrutmen pegawai berdasarkan sistem kontrak dan penilaian kinerja yang lebih objektif. Di provinsi DIY, struktur organisasi dengan jumlah pegawai yang hanya sebesar 7.300 orang sebenarnya cukup ramping. Namun ternyata dari analisis awal BKD, Pemprov DIY ternyata masih mengalami over-staffed sebanyak 2.000 sedangkan di jabatan-jabatan tertentu terjadi under-staffed sebanyak 1.500 orang. Masalahnya adalah bahwa BKD tidak mungkin hanya sekadar mengalihkan kelebihan pegawai itu ke jabatan yang masih kekurangan karena kompetensi dan kualifikasi pegawai yang tidak cocok. Lalu bagaimana memecahkan persoalan ini? Dialog ini memang masih sangat awal dan perlu ditindaklanjuti untuk dapat memperoleh analisis dan rekomendasi kebijakan kepegawaian yang tepat. [selengkapnya]
 
"Kepentingan Publik Yang Dikorbankan", Seminar BEM Se Jawa Timur, Unsuri, Surabaya
27 Maret 2012
Panitia seminar BEM se Jawa Timur menyodorkan pada saya tema tentang proses perumusan kebijakan publik di Indonesia. Sebuah tema yang begitu luas. Namun saya mencoba memenuhi permintaan tersebut dengan mengambil satu tahapan dalam proses perumusan kebijakan publik yang sangat menentukan, yaitu kebijakan penganggaran. Dengan memahami berbagai persoalan dalam anggaran publik di Indonesia, baik dari sisi pendapatan (revenues) mau belanja (expenditures) kita bisa memahami betapa proses perumusan kebijakan publik tersebut masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan individu dan kelompok, bukan kepentingan publik sebagaimana seharusnya. Selain korupsi politik yang semakin menggerogoti efektivitas dan efisiensi anggaran, banyak alokasi anggaran publik yang tidak dikendalikan secara profesional. Akibatnya dapat dipahami bahwa kontribusi anggaran publik terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Indonesia hanya sebesar 8,9 persen saja. Saya berharap bahwa para mahasiswa sebagai generasi intelektual pemilik masa depan Indonesia akan mampu memahami dan mencari solusi atas persoalan ini di masa mendatang. [selengkapnya]
 
Kendala dalam Pengembangan E-Gov di Pemerintah Daerah
16 Maret 2012
Mengapa sektor publik cenderung ketinggalan dalam pemanfaatan teknologi informasi? Apa yang menjadi penyebab pokok kegagalan pengembangan E-Government di tingkat daerah? Dari pengalaman di banyak daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, ada 2 (dua) kendala pokok yang harus menjadi perhatian. Pertama, dari segi sumberdaya manusia, kebanyakan organisasi di jajaran pemerintah daerah masih tertinggal. Tanpa adanya perhatian serius untuk memperbaiki pola rekrutmen dan mengembangan SDM yang dapat diandalkan dalam pemanfaatan TIK, apapun konsep E-Government yang akan diterapkan akan sulit berhasil. Kedua, sistem kelembagaan di dalam organisasi Pemda yang cenderung statis sangat menyulitkan terjadinya inovasi yang merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan E-Government. Dari kedua aspek pokok ini, tentu saja faktor kepemimpinan (leadership) akan sangat menentukan bergeraknya inovasi pelayanan yang mengandalkan E-Government. Saya menggunakan materi yang bersumber dari Help-Desk Menkominfo-JICA untuk membahas mengenai masalah ini bersama para mahasiswa. [selengkapnya]
 
Integrasi Pelayanan Publik: Contoh Kasus Administrasi Kendaraan Bermotor
16 Maret 2012
Salah satu kendala untuk melakukan terobosan dalam upaya efisiensi pelayanan publik adalah kurang terintegrasinya database elektronik di banyak organisasi pemerintah. Contoh sukses mengenai upaya integrasi database yang menjadikan proses pelayanan publik menjadi mudah dan efisien bagi warga pengguna sebenarnya cukup banyak. Tetapi karena kemandegan inovasi dan kurangnya kepemimpinan, tidak banyak dari cerita sukses itu yang dapat diterapkan di organisasi pemerintah tingkat daerah. Misalnya, SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) yang didorong dengan ide komputerasisasi pada tahun 1988 merupakan keberhasilan mengintegrasikan database di tiga lembaga (Kepolisian Daerah, Dispenda, dan Jasa Raharja) yang perlu diteruskan di banyak aspek pelayanan publik lainnya. Namun setelah itu tidak banyak lagi terobosan yang dilakukan. Saya memberi contoh kepada kelas E-Gov mengenai pentingnya integrasi data itu ke dalam sistem perbankan yang tentunya bisa memudahkan banyak pihak, terutama warga pengguna jasa yang hendak membayar pajak kendaraan bermotor mereka. [selengkapnya]
 
Inefisiensi Anggaran dan Masalah Integritas Pejabat Publik di Indonesia, Pidato Semesteran, Jurusan MKP
15 Maret 2012
Melestarikan tradisi di Jurusan MKP, Fisipol UGM, bahwa setiap awal semester disampaikan pidato dengan topik tertentu dari salah seorang dosen. Di semester II tahun 2011/2012 ini, kebetulan giliran saya yang harus menyampaikan pidato atau kuliah umum. Saya sengaja mengambil topik "Inefisiensi Anggaran dan Masalah Integritas Pejabat Publik di Indonesia" dengan harapan bahwa ini menjawab salah satu persoalan penting yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Penggunaan dana dari anggaran publik memang sedang memprihatinkan sehingga peran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat masih sangat rendah. Tapi isu tentang anggaran publik ternyata bukan hanya menyangkut hal-hal teknis mengenai mekanisme anggaran, tetapi juga sangat relevan dengan masalah komitmen politik, perumusan kebijakan publik hingga rendahnya integritas pejabat publik di Indonesia. Saya harap para mahasiswa yang akan menduduki jabatan-jabatan politis dan posisi penting dalam birokrasi akan bisa belajar banyak dari kesalahan yang selama ini telah dibuat. [selengkapnya]
 
Analisis Biaya-Manfaat Pengelolaan Stadion Sultan Agung, Bantul
01 Maret 2012
Sebuah fasilitas olah-raga seluas meliputi 24 hektare dengan bangunan utama stadion sepakbola di dusun Pacar telah diresmikan oleh Gubernur DIY dan Bupati Bantul pada tahun 2005. Sejalan dengan keinginan bupati waktu itu, Idham Samawi, untuk mengembangkan olahraga sepakbola, stadion berkapasitas lebih dari 18.000 penonton itu diresmikan dan disambut gembira oleh warga Bantul. Tetapi, apakah stadion yang telah dibangun dengan biaya Rp 53 miliar itu memang benar-benar membawa manfaat bagi warga Bantul dan tujuan pembangunannya benar-benar telah tercapai? Bersama Pansus prasarana kabupaten dari Komisi C dan para pejabat Pemkab, saya menjadi pemantik diskusi di gedung DPRD Bantul. Forum ini juga sekaligus dimaksudkan untuk mengkritisi draf Ranperda tentang pengelolaan stadion yang sudah bisa disusun. Saya bisa menangkap kekhawatiran para pemangku kepentingan bahwa pembangunan stadion ini tidak akan memberi manfaat yang optimal. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh pejabat Pemda, pengurus Persiba, dan semua pemangku kepentingan itu? [selengkapnya]
 
Monev dan Efektivitas Penyerapan Anggaran di Daerah, Seminar Bappeda Prov. DI. Yogyakarta
22 Februari 2012
Sejak tahun 2008, Bappeda Provinsi DI Yogyakarta telah membuat langkah maju dengan membuka website Monitoring dan Evaluasi bagi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Meskipun tidak semua masyarakat tahu tentang alamat website ini, tetapi ini merupakan upaya penting untuk menunjang transparansi dalam pelaksanaan kegiatan oleh jajaran Pemerintah Provinsi. Masalahnya adalah bahwa, seperti terjadi di banyak provinsi dan kabupaten/kota yang lain, serapan anggaran dari kebanyakan SKPD masih juga rendah sebagaimana tampak dalam website Monev tersebut. Jika sampai akhir Desember tahun 2011 saja masih ada Rp 261,2 miliar dana yang belum terserap, masalahnya memang sudah betul-betul mengkhawatirkan. Di tingkat pusat, kita juga melihat bahwa dana APBN ternyata sebesar Rp 270 triliun terserap hanya di bulan Desember. Saya membahas mengenai masalah Monev dan efektivas penyerapan anggaran ini bersama satuan-satuan di Pemprov yang membidangi Monev dan sekaligus mencari jalan keluar dari berbagai persoalan yang muncul. Memang tidak mudah mengatasi kompleksitas masalah yang ada. Tetapi kalau jajaran pemerintah di pusat maupun di daerah tidak melakukan kebijakan terobosan, persoalan akan semakin parah. [selengkapnya]
 
Rencana Kuliah Sistem Penganggaran Pembangunan
20 Februari 2012
[selengkapnya]
 
Penyerapan dan Efektivitas Anggaran Daerah, hotel Garden Palace, Surabaya
17 Februari 2012
Banyak pihak telah mengeluhkan bahwa peran anggaran publik di Indonesia terhadap peningkatan kemakmuran rakyat belakangan ini sangat kecil. Sebuah sumber menyebut bahwa kontribusi anggaran publik itu hanya sekitar 9,5% (Radhy, 2011). Masalahnya adalah bahwa penyerapan APBN maupun APBD itu begitu rendah sedangkan prioritas anggaran tidak benar-benar digunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Tetapi mengapa pemerintah seolah-olah kehilangan akal untuk mengatasi hal ini? Apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kebuntuan anggaran publik itu? Apakah strategi "debottlenecking" yang berulangkali disebutkan oleh Presiden itu? Bersama para anggota DPRD, saya membahas mengenai persoalan ini di Surabaya. Saya berharap para wakil rakyat itu tidak hanya menjadi penonton, apalagi hanya sekadar berkeluh-kesah namun tidak berusaha mendorong perumusan strategi kebijakan yang lebih baik. Di hadapan para anggota DPRD kabupaten Kutai Kartanegara, saya juga menunjukkan betapa besarnya anggaran untuk belanja pegawai kabupaten ini yang mencapai lebih dari Rp 1 triliun sedangkan banyak program yang belum menyentuh masalah kesejahteraan rakyat. Kebijakan radikal tampaknya harus dilakukan untuk mengubah paradigma anggaran publik selama ini. [selengkapnya]



 
   Copyright © 2015 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.