Terpilihnya Trump sebagai presiden AS, bersama keluarnya Inggris dari Masyarakat Eropa, melengkapi kekhawatiran tentang dunia yang tidak ramah dengan kaum Muslim. Tetapi mengapa kaum Muslim di Indonesia justru memperlihatkan tanda-tanda meluasnya intoleransi?
Desember 2016
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
 

Arsip Artikel



Pangkur Dhawah, Slendro 9
04 Agustus 2012
Wekdal mirunggan kagem mirengaken uyon-uyon utawi pambukaning pahargyan, Ladrang Pangkur saged dipun lajengaken Pangkur Dhawah, Slendro 9. Notasi gender ingkang kawula inggah ing mriki sampun kedah ngginakaken cengkok ingkang mawarni-warni. Kejawi Kuthuk Kuning, Dhuwa Lolo, lan cengkok Tumurun ingkang corakipun wonten tiga, penabuh Gender kedah sampun apal cengkok Puthut Gelut kalajengaken Dhebyang-Dhebyung ingkang kedah dipun latih ambal-ambalan. Wonten ing sak perangan gatra, ugi dipun tambah variasi mawi cengkok-cengkok gantungan lan cengkok khusus. [selengkapnya]
 
Ladrang Sri Slamet Slendro Manyura
04 Agustus 2012
Ladrang Sri Slamet (ugi kasebut Ladrang Wilujeng) kalebet gendhing cekak ingkang asring kapireng wonten ing kelompok Cokekan. Saged dipun garap namung mawi Gender Barung, Siter, Kendhang, lan Slenthem. Gendhing ladrang menika saged mahanani swasana tentrem lan ugi prayogi dipun wedharaken kangge ngisi wekdal ing satunggaling pahargyan. Gerongan ingkang cocog inggih menika Kinanthi Jugag. Nanging saged ugi mawi gendhing rakitan ingkang dipun damel piyambak dening kelompok Karawitan. [selengkapnya]
 
Ladrang Pangkur Lamba, Slendro 9
04 Agustus 2012
Ladrang Pangkur kalebet gendhing ingkang gampil dipun iringi mawi gender. Wonten ngriki kawula aturaken cengkok-cengkok kagem Ladrang Pangkur ingkang ringkes, saged ugi kawastanan Pangkur Lamba utawi Pangkur Jugag. Kagem para sutresna ingkang nembe sinau cengkok, Pangkur Lamba saged dipun iringi mawi cengkok ingkang gampil, inggih menika: Kuthuk Kuning, Dhuwa Lolo, lan Tumurun. Sinaosa namung cekak, genderan Pangkur Lamba sampun ngresepaken lan saged dipun cobi ngantos ambal-ambalan. [selengkapnya]
 
Ketawang Subakastawa, Slendro 9
04 Agustus 2012
Untuk menyeimbangkan fungsi otak kanan dan otak kiri, saya berusaha terus menyalurkan hobby atau kegemaran. Untuk olah-raga, tujuannya jelas: supaya kebugaran dan kesehatan tetap terjaga. Ada beberapa hobby olah-raga yang pernah saya tekuni. Pada waktu masih sekolah di SMA dulu saya paling sering berolah-raga bela diri, terutama pencak silat dan kungfu. Ketika mahasiswa, saya sering melakukan olah-raga yang lebih menantang, yaitu: naik gunung. Tetapi kedua jenis olah-raga itu kini sudah saya tinggalkan karena tampaknya tidak cocok lagi dengan usia saya. Ketika menjadi asisten dosen, saya mulai belajar tenis lapangan. Kadang-kadang saya juga bermain ping-pong dan berenang. Tampaknya olah-raga yang tetap menarik bagi saya adalah tenis dan renang. Disamping karena tipe permainan ini tetap cocok bagi orang yang berumur separuh baya, tenis dan renang juga tetap menyenangkan. Tapi yang ingin saya bagi di sini adalah hobby saya bermusik. Kalau ada waktu, saya masih bermain gitar. Disamping alat musik ini cukup mudah untuk bernyanyi sendiri atau mengiringi teman yang ingin bernyanyi, alat musik ini harganya relatif murah. Belakangan ini, saya punya hasrat yang meluap-luap untuk menekuni musik tradisional Jawa. Gender adalah salah satu instrumen yang membuat saya benar-benar penasaran. Nada suaranya benar-benar menyejukkan dan bisa juga digunakan langsung untuk mengiringi orang yang nembang, bernyanyi bahasa Jawa. Sayangnya, tidak banyak notasi Gender yang bisa dijadikan rujukan oleh para pemula. Saya coba berbagi notasi Gender lewat blog ini. Para sutresna, keparenga kawula nginggah notasi Gender sinambi sinau cengkok-cengkok ingkang sakalangkung njlimet. Boten kathah rujukan kagem sinau Gender amargi racakipun gamelan Jawi mila mboten mawi notasi ingkang jangkep kados dene musik Barat. Mangga, mugi-mugi saged manpangati.... [selengkapnya]
 
Time to Stop the Misuse of House's Budgetary Power, Jakarta Post, 30 July 2012
30 Juli 2012
Korupsi benar-benar menjadi berbahaya jika polanya sudah berkelindan dengan kekuasaan politik. Inilah yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Terungkapnya hampir semua politisi di DPR yang menjadi bagian dari Banggar benar-benar menunjukkan bahwa tahapan korupsi sudah sangat berbahaya dan mengancam sendi-sendi kenegaraan. Ketika kekayaan seorang anggota Banggar terbukti meningkat hingga empat kali lipat selama menduduki jabatannya, tidak ada penjelasan yang masuk akal kecuali bahwa kekayaan itu diperoleh karena kekuasaan politiknya dalam menentukan anggaran di berbagai proyek pemerintah. Namun dari semua analisis yang pernah dikemukakan oleh para pakar, jangan-jangan masalah ini bersumber dari arsitektur demokrasi kita yang memiliki sistem akuntabilitas yang sangat rendah, atau bisa jadi karena memang sebagian besar rakyat Indonesia sudah terlalu toleran terhadap fenomena korupsi di sekelilingnya. [selengkapnya]
 
"Peningkatan Efektivitas Belanja Daerah: Agenda Kebijakan Desentralisasi Fiskal", Seminar Pasca Satu Dasawarsa Desentralisasi, Unpad, Bandung, 17 Juli 2012
19 Juli 2012
Setelah lebih dari satu dasawarsa pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal, mungkin banyak aparat di daerah yang merasa diuntungkan dan memperoleh manfaat dari desentralisasi. Tetapi kalau pertanyaan yang sama ditujukan kepada rakyat di daerah secara langsung, jawabannya masih beragam. Sebagian besar masih melihat bahwa manfaat demokrasi dan desentralisasi bagi peningkatan kesejahteraan mereka belum terasa. Mengapa? Saya menyodorkan jawaban yang mungkin juga sudah dikemukakan oleh banyak pakar desentralisasi di Indonesia, yaitu bahwa ternyata peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran publik bagi peningkatan kesejahteraan masih begitu rendah. Dalam sebuah seminar yang juga dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Bappenas, Prof. Armida Alisjahbana, saya menyampaikan pendapat ini di depan peserta seminar yang terdiri dari para mahasiswa MIE (Magister Ilmu Ekonomi) Unpad dan para pejabat pemerintah daerah. [selengkapnya]
 
"Manajemen Aset: Kasus Kemitraan Pemerintah-Swasta dalam Pelayanan Publik", DBGAD, Pemkot Jogjakarta
20 Juni 2012
Mengapa aset-aset publik di banyak daerah dibiarkan mangkrak (idle) dan kurang dimanfaatkan secara optimal? Mengapa pejabat Pemda terkesan sering takut dan ragu-ragu untuk memanfaatkan aset publik itu dengan pola kerjasama kemitraan (Public-Private Partnership, PPP)? Mengapa banyak kasus kegagalan terjadi dalam kerjasama berdasarkan skema PPP? Ini adalah sebagian yang coba saya jawab dalam sebuah kesempatan lokakarya yang diadakan oleh DBGAD (Dinas Bangunan, Gedung dan Aset Daerah) di kompleks Pemkot Jogja, Timoho. Saya menangkap kesan bahwa kebanyakan pegawai di dinas ini lebih banyak bertanggungjawab pada soal-soal teknis seperti pencatatan inventaris terhadap aset daerah, penilaian (appraisal) aset, dan belum kepada kebijakan strategis menyangkut pemanfaatan aset supaya lebih produktif. Tetapi saya berharap bahwa lokakarya ini akan bisa membuka cakrawala berpikir pada anggota dewan dan pejabat Pemda itu untuk lebih kreatif memikirkan kemungkinan dilaksanakannya skema kemitraan yang akan menguntungkan dan memberi manfaat bagi warga di daerah. Kasus di beberapa daerah dan di kota Jogja sendiri, termasuk perkembangan kasus hukum mengenai kemitraan di terminal Giwangan serta rencana investasi besar investasi di XT Square, saya coba bahas secara tuntas. [selengkapnya]
 
"Penilep Pajak", Harian Kedaulatan Rakyat
14 Juni 2012
Sebagian orang mungkin geregetan dengan terus munculnya berbagai kasus korupsi dan suap-menyuap di bidang perpajakan. Tetapi sebagian boleh jadi sudah sampai tahap pesimis bahwa masalah mafia perpajakan di Indonesia bisa diberantas. Kasus terakhir yang terungkap adalah penyuapan restitusi pajak yang terjadi di KPP Sidoarjo Selatan. Seperti kasus-kasus sebelumnya, penyuapan tentu melibatkan aparat pajak dan pengusaha yang ingin terbebas dari beban pajak atau mengambil keuntungan dari keringanan pajak. Apakah benar bahwa korupsi di bidang perpajakan benar-benar sudah menggerogoti semua sendi sistem perpajakan sehingga tidak mungkin ditanggulangi? Saya melihat bahwa masalahnya memang sudah mengkhawatirkan karena hampir semua jenjang aparat maupun semua jenis pelaku usaha punya potensi untuk terlibat di dalam suap-menyuap pajak. Namun masalah yang sesungguhnya di Indonesia adalah tidak adanya upaya kolektif untuk memberantas jejaring korupsi ini. Tidak dapat ditawar lagi, vonis yang lebih berat dan tindakan hukum yang konsisten sangat diperlukan dalam peradilan perpajakan. Sementara itu, publik tidak boleh mentolerir lagi bentuk-bentuk penyelewengan pajak sekecil apapun. Hanya dengan begitu kita masih punya harapan untuk mengenyahkan para penilep pajak yang senantiasa menggerogoti kemampuan keuangan negara. [selengkapnya]
 
Forum DPD untuk Uji Sahih Revisi UU 33/2004 ttg Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Novotel, Jogja
15 Mei 2012
Sebagai sebuah lembaga perwakilan, fungsi DPD (Dewan Perwakilan Daerah) masih termasuk inferior jika dibanding DPR. Tetapi para wakil rakyat di DPD itu tampaknya lebih punya banyak waktu untuk mendengarkan suara publik melalui berbagai seminar, lokakarya, komunikasi teknis, dsb, di dalam negeri. Saya masih berharap bahwa forum-forum itu tidak sekadar formalitas dan benar-benar dimanfaatkan oleh para wakil rakyat untuk menyerap aspirasi terkait rumusan kebijakan yang mereka agendakan sebagai legislator. Di Jogja, kali ini para anggota DPD menggelar uji sahih terhadap rancangan undang-undang untuk merevisi UU 33/2004. Dari naskah akademik dan draf RUU yang sudah dibagikan, saya melihat bahwa memang ada beberapa kemajuan terkait rumusan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Cara perhitungan DBH, DAU, dan DAK dijabarkan secara lebih rinci di dalam rancangan UU ini. Siklus anggaran yang dibedakan antara pemerintah pusat (sejalan dengan tahun kalender) dan pemerintah daerah (mulai tgl 1 April dan berakhir 31 Maret tahun berikutnya) mungkin juga akan memecahkan sebagian persoalan penyerapan anggaran daerah selama ini. Tetapi dalam forum ini saya juga sampaikan kekagetan saya karena ternyata dana transfer antara lain meliputi kategori DTL (Dana Transfer Lainnya) yang tidak dijelaskan lebih lanjut. Terus-terang saya khawatir bahwa ini hanya akan memberi cek kosong kepada para politisi untuk mengakomodasi Dana Penyesuaian yang selama ini banyak dikritik sebagai dana pork-barrel (gentong-babi) yang alokasinya tidak transparan, tidak efektif, dan sarat dengan kepentingan politik para legislator. [selengkapnya]
 
Implementasi e-KTP, Isu Kebijakan Adminduk di Indonesia, hotel Pangeran, Pekanbaru
10 Mei 2012
Memenuhi undangan IPDN kampus Riau di Rokan Hilir, saya memaparkan isu kebijakan administrasi kependudukan (Adminduk) di Indonesia yang belakangan ini menjadi sorotan karena adanya kebijakan nasional membuat e-KTP. Harus diakui bahwa langkah untuk membentuk e-KTP sebagai sebuah SIN (Single Identity Number) bagi seluruh warga-negara yang sudah dewasa merupakan langkah penting untuk merapikan sistem kependudukan dan menjadi pintu masuk bagi reformasi birokrasi di Indonesia. Namun registrasi kependudukan secara nasional bagi lebih dari 170 juta orang itu memang bukan perkara mudah. Saya mencoba menjelaskan persoalan ini dari segi teori, implementasi kebijakan yang sudah dilaksanakan di daerah, perbandingan dengan pengalaman internasional, serta isu-isu kebijakan di masa mendatang yang harus diantisipasi oleh para perumus kebijakan dan pelaksana Adminduk di tingkat daerah. [selengkapnya]



 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.