Untuk kesekian kalinya, upaya untuk melemahkan KPK datang justru dari para wakil rakyat yang terhormat di DPR. Apakah memang tidak ada lagi agenda legislasi yang lebih mendesak? Bertanyalah kepada rumput yang bergoyang...
Juli 2016
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
 

Arsip Artikel



Time to Stop the Misuse of House's Budgetary Power, Jakarta Post, 30 July 2012
30 Juli 2012
Korupsi benar-benar menjadi berbahaya jika polanya sudah berkelindan dengan kekuasaan politik. Inilah yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Terungkapnya hampir semua politisi di DPR yang menjadi bagian dari Banggar benar-benar menunjukkan bahwa tahapan korupsi sudah sangat berbahaya dan mengancam sendi-sendi kenegaraan. Ketika kekayaan seorang anggota Banggar terbukti meningkat hingga empat kali lipat selama menduduki jabatannya, tidak ada penjelasan yang masuk akal kecuali bahwa kekayaan itu diperoleh karena kekuasaan politiknya dalam menentukan anggaran di berbagai proyek pemerintah. Namun dari semua analisis yang pernah dikemukakan oleh para pakar, jangan-jangan masalah ini bersumber dari arsitektur demokrasi kita yang memiliki sistem akuntabilitas yang sangat rendah, atau bisa jadi karena memang sebagian besar rakyat Indonesia sudah terlalu toleran terhadap fenomena korupsi di sekelilingnya. [selengkapnya]
 
"Peningkatan Efektivitas Belanja Daerah: Agenda Kebijakan Desentralisasi Fiskal", Seminar Pasca Satu Dasawarsa Desentralisasi, Unpad, Bandung, 17 Juli 2012
19 Juli 2012
Setelah lebih dari satu dasawarsa pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal, mungkin banyak aparat di daerah yang merasa diuntungkan dan memperoleh manfaat dari desentralisasi. Tetapi kalau pertanyaan yang sama ditujukan kepada rakyat di daerah secara langsung, jawabannya masih beragam. Sebagian besar masih melihat bahwa manfaat demokrasi dan desentralisasi bagi peningkatan kesejahteraan mereka belum terasa. Mengapa? Saya menyodorkan jawaban yang mungkin juga sudah dikemukakan oleh banyak pakar desentralisasi di Indonesia, yaitu bahwa ternyata peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran publik bagi peningkatan kesejahteraan masih begitu rendah. Dalam sebuah seminar yang juga dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Bappenas, Prof. Armida Alisjahbana, saya menyampaikan pendapat ini di depan peserta seminar yang terdiri dari para mahasiswa MIE (Magister Ilmu Ekonomi) Unpad dan para pejabat pemerintah daerah. [selengkapnya]
 
"Manajemen Aset: Kasus Kemitraan Pemerintah-Swasta dalam Pelayanan Publik", DBGAD, Pemkot Jogjakarta
20 Juni 2012
Mengapa aset-aset publik di banyak daerah dibiarkan mangkrak (idle) dan kurang dimanfaatkan secara optimal? Mengapa pejabat Pemda terkesan sering takut dan ragu-ragu untuk memanfaatkan aset publik itu dengan pola kerjasama kemitraan (Public-Private Partnership, PPP)? Mengapa banyak kasus kegagalan terjadi dalam kerjasama berdasarkan skema PPP? Ini adalah sebagian yang coba saya jawab dalam sebuah kesempatan lokakarya yang diadakan oleh DBGAD (Dinas Bangunan, Gedung dan Aset Daerah) di kompleks Pemkot Jogja, Timoho. Saya menangkap kesan bahwa kebanyakan pegawai di dinas ini lebih banyak bertanggungjawab pada soal-soal teknis seperti pencatatan inventaris terhadap aset daerah, penilaian (appraisal) aset, dan belum kepada kebijakan strategis menyangkut pemanfaatan aset supaya lebih produktif. Tetapi saya berharap bahwa lokakarya ini akan bisa membuka cakrawala berpikir pada anggota dewan dan pejabat Pemda itu untuk lebih kreatif memikirkan kemungkinan dilaksanakannya skema kemitraan yang akan menguntungkan dan memberi manfaat bagi warga di daerah. Kasus di beberapa daerah dan di kota Jogja sendiri, termasuk perkembangan kasus hukum mengenai kemitraan di terminal Giwangan serta rencana investasi besar investasi di XT Square, saya coba bahas secara tuntas. [selengkapnya]
 
"Penilep Pajak", Harian Kedaulatan Rakyat
14 Juni 2012
Sebagian orang mungkin geregetan dengan terus munculnya berbagai kasus korupsi dan suap-menyuap di bidang perpajakan. Tetapi sebagian boleh jadi sudah sampai tahap pesimis bahwa masalah mafia perpajakan di Indonesia bisa diberantas. Kasus terakhir yang terungkap adalah penyuapan restitusi pajak yang terjadi di KPP Sidoarjo Selatan. Seperti kasus-kasus sebelumnya, penyuapan tentu melibatkan aparat pajak dan pengusaha yang ingin terbebas dari beban pajak atau mengambil keuntungan dari keringanan pajak. Apakah benar bahwa korupsi di bidang perpajakan benar-benar sudah menggerogoti semua sendi sistem perpajakan sehingga tidak mungkin ditanggulangi? Saya melihat bahwa masalahnya memang sudah mengkhawatirkan karena hampir semua jenjang aparat maupun semua jenis pelaku usaha punya potensi untuk terlibat di dalam suap-menyuap pajak. Namun masalah yang sesungguhnya di Indonesia adalah tidak adanya upaya kolektif untuk memberantas jejaring korupsi ini. Tidak dapat ditawar lagi, vonis yang lebih berat dan tindakan hukum yang konsisten sangat diperlukan dalam peradilan perpajakan. Sementara itu, publik tidak boleh mentolerir lagi bentuk-bentuk penyelewengan pajak sekecil apapun. Hanya dengan begitu kita masih punya harapan untuk mengenyahkan para penilep pajak yang senantiasa menggerogoti kemampuan keuangan negara. [selengkapnya]
 
Forum DPD untuk Uji Sahih Revisi UU 33/2004 ttg Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Novotel, Jogja
15 Mei 2012
Sebagai sebuah lembaga perwakilan, fungsi DPD (Dewan Perwakilan Daerah) masih termasuk inferior jika dibanding DPR. Tetapi para wakil rakyat di DPD itu tampaknya lebih punya banyak waktu untuk mendengarkan suara publik melalui berbagai seminar, lokakarya, komunikasi teknis, dsb, di dalam negeri. Saya masih berharap bahwa forum-forum itu tidak sekadar formalitas dan benar-benar dimanfaatkan oleh para wakil rakyat untuk menyerap aspirasi terkait rumusan kebijakan yang mereka agendakan sebagai legislator. Di Jogja, kali ini para anggota DPD menggelar uji sahih terhadap rancangan undang-undang untuk merevisi UU 33/2004. Dari naskah akademik dan draf RUU yang sudah dibagikan, saya melihat bahwa memang ada beberapa kemajuan terkait rumusan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Cara perhitungan DBH, DAU, dan DAK dijabarkan secara lebih rinci di dalam rancangan UU ini. Siklus anggaran yang dibedakan antara pemerintah pusat (sejalan dengan tahun kalender) dan pemerintah daerah (mulai tgl 1 April dan berakhir 31 Maret tahun berikutnya) mungkin juga akan memecahkan sebagian persoalan penyerapan anggaran daerah selama ini. Tetapi dalam forum ini saya juga sampaikan kekagetan saya karena ternyata dana transfer antara lain meliputi kategori DTL (Dana Transfer Lainnya) yang tidak dijelaskan lebih lanjut. Terus-terang saya khawatir bahwa ini hanya akan memberi cek kosong kepada para politisi untuk mengakomodasi Dana Penyesuaian yang selama ini banyak dikritik sebagai dana pork-barrel (gentong-babi) yang alokasinya tidak transparan, tidak efektif, dan sarat dengan kepentingan politik para legislator. [selengkapnya]
 
Implementasi e-KTP, Isu Kebijakan Adminduk di Indonesia, hotel Pangeran, Pekanbaru
10 Mei 2012
Memenuhi undangan IPDN kampus Riau di Rokan Hilir, saya memaparkan isu kebijakan administrasi kependudukan (Adminduk) di Indonesia yang belakangan ini menjadi sorotan karena adanya kebijakan nasional membuat e-KTP. Harus diakui bahwa langkah untuk membentuk e-KTP sebagai sebuah SIN (Single Identity Number) bagi seluruh warga-negara yang sudah dewasa merupakan langkah penting untuk merapikan sistem kependudukan dan menjadi pintu masuk bagi reformasi birokrasi di Indonesia. Namun registrasi kependudukan secara nasional bagi lebih dari 170 juta orang itu memang bukan perkara mudah. Saya mencoba menjelaskan persoalan ini dari segi teori, implementasi kebijakan yang sudah dilaksanakan di daerah, perbandingan dengan pengalaman internasional, serta isu-isu kebijakan di masa mendatang yang harus diantisipasi oleh para perumus kebijakan dan pelaksana Adminduk di tingkat daerah. [selengkapnya]
 
Reformasi Kepegawaian, Analisis Beban Kerja dan Penilaian Kinerja Pegawai, Komisi A, DPRD Prov DI Yogyakarta
16 April 2012
Pembicaraan yang lebih teknis mengenai struktur dan kebutuhan reformasi kepegawaian di jajaran Pemprov DI Yogyakarta dilakukan dalam forum diskusi tahap ke-2 sesuai permintaan Komisi A, DPRD Provinsi DIY. Apakah profil pegawai di provinsi DIY sudah sesuai dengan kebutuhan beban kerja dan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik? Tidak mudah menjawab pertanyaan ini ketika peta kompetensi pegawai di seluruh SKPD belum terlihat secara objektif dan jelas. Oleh sebab itu, saya bersama Dr. Ely Susanto mencoba memulai diskusi yang produktif dengan mengajak para peserta dari lingkungan legislatif maupun eksekutif untuk melihat persoalannya dengan teori yang mutakhir dan sekaligus melihat data mutakhir yang ada. Hal yang mendasar untuk memulai reformasi kepegawaian adalah kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan yang kuat antara lembaga yang bertugas merancang desain organisasi, mengelola manajemen kepegawaian, serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pegawai. Untuk hal ini, saya mengingatkan agar para pejabat di BKD, Biro Organisasi dan Tatalaksana, serta Badan Diklat Provinsi untuk memulai reformasi kepegawaian dengan komitmen yang tinggi. Sudah barang tentu, komitmen politik dari unsur DPRD juga sangat diperlukan untuk melaksanakan reformasi kepegawaian lengkap dengan unsur-unsur pelaksanaannya, dari analisis beban kerja, analisis jabatan, rekrutmen pegawai, hingga penerapan sistem imbalan yang tepat. [selengkapnya]
 
White Paper Arah Kebijakan Pendanaan Pembangunan melalui DAK
08 April 2012
Hampir setahun setelah selesainya draf awal White Paper mengenai DAK (Dana Alokasi Khusus), secara resmi Direktorat Otonomi Daerah Bappenas menerbitkan buku hasil analisis tersebut. Secara pribadi saya berharap bahwa akan ada perumus kebijakan yang membaca buku ini dan selanjutnya membuat perubahan kebijakan yang diperlukan. Keprihatinan saya sekarang ini terutama setelah melihat bahwa begitu banyak skema pendanaan publik yang terlalu mengedepankan kepentingan sempit diantara para politisi di DPR sebagai kader Parpol, bukan sebagai wakil rakyat yang berkewajiban memakmurkan rakyat. Pada tahun anggaran 2012, misalnya, terlihat betapa jelas pertimbangan para politisi tersebut. Dari seluruh transfer dana dari pusat ke daerah, proporsi Dana Penyesuaian sudah mencapai Rp 58,4 triliun sedangkan DAK hanya Rp 26,1 triliun. Kita sama-sama tahu bahwa Dana Penyesuaian adalah dana "gentong babi" (pork barrel) yang sangat sarat dengan kepentingan individu anggota DPR di masing-masing Dapilnya dan banyak yang kurang efektif meningkatkan kesejahteraan. Tetapi skema Dana Penyesuaian ternyata semakin diperbesar. Di lain pihak, alokasi DAK yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat karena menyangkut pelayanan langsung di sektor pendididikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial proporsinya justru semakin kecil. Berbicara tentang upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, komitmen para politisi di Indonesia sekarang ini memang sungguh menyedihkan. Apaboleh buat. [selengkapnya]
 
Reformasi Birokrasi, RUU ASN dan Penataan Kepegawaian, Komisi A, DPRD Provinsi DIY
02 April 2012
Saya hadir dalam dialog Eksekutif-Legislatif yang diselenggarakan oleh Komisi A, DPRD D.I. Yogyakarta dengan pikiran positif bahwa dialog ini akan mendorong ke arah perubahan manajemen kepegawaian. Di sebagian besar daerah, manajemen kepegawaian tampaknya memang tidak langsung terkait dengan misi dan tujuan dari kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan memberi pelayanan yang responsif kepada warga. PNS sudah punya citra buruk sebagai jajaran pegawai yang kinerjanya rendah, statis, dan kurang responsif terhadap kebutuhan warga. RUU ASN yang sedang digodok di DPR diharapkan menjadi pintu masuk bagi reformasi kepegawaian dengan mengedepankan rekrutmen pegawai berdasarkan sistem kontrak dan penilaian kinerja yang lebih objektif. Di provinsi DIY, struktur organisasi dengan jumlah pegawai yang hanya sebesar 7.300 orang sebenarnya cukup ramping. Namun ternyata dari analisis awal BKD, Pemprov DIY ternyata masih mengalami over-staffed sebanyak 2.000 sedangkan di jabatan-jabatan tertentu terjadi under-staffed sebanyak 1.500 orang. Masalahnya adalah bahwa BKD tidak mungkin hanya sekadar mengalihkan kelebihan pegawai itu ke jabatan yang masih kekurangan karena kompetensi dan kualifikasi pegawai yang tidak cocok. Lalu bagaimana memecahkan persoalan ini? Dialog ini memang masih sangat awal dan perlu ditindaklanjuti untuk dapat memperoleh analisis dan rekomendasi kebijakan kepegawaian yang tepat. [selengkapnya]
 
"Kepentingan Publik Yang Dikorbankan", Seminar BEM Se Jawa Timur, Unsuri, Surabaya
27 Maret 2012
Panitia seminar BEM se Jawa Timur menyodorkan pada saya tema tentang proses perumusan kebijakan publik di Indonesia. Sebuah tema yang begitu luas. Namun saya mencoba memenuhi permintaan tersebut dengan mengambil satu tahapan dalam proses perumusan kebijakan publik yang sangat menentukan, yaitu kebijakan penganggaran. Dengan memahami berbagai persoalan dalam anggaran publik di Indonesia, baik dari sisi pendapatan (revenues) mau belanja (expenditures) kita bisa memahami betapa proses perumusan kebijakan publik tersebut masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan individu dan kelompok, bukan kepentingan publik sebagaimana seharusnya. Selain korupsi politik yang semakin menggerogoti efektivitas dan efisiensi anggaran, banyak alokasi anggaran publik yang tidak dikendalikan secara profesional. Akibatnya dapat dipahami bahwa kontribusi anggaran publik terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Indonesia hanya sebesar 8,9 persen saja. Saya berharap bahwa para mahasiswa sebagai generasi intelektual pemilik masa depan Indonesia akan mampu memahami dan mencari solusi atas persoalan ini di masa mendatang. [selengkapnya]



 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.