Meskipun banyak yang kecewa dengan profil kabinet, Presiden Jokowi dan kabinetnya sudah ngebut dengan banyak kebijakan yang diharapkan jadi terobosan. Tapi justru lembaga legislatif yang masih ruwet dengan konflik. Kapan KMP dan KIH sama-sama memikirkan rakyat?
November 2014
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
 

Arsip Artikel



Analisis Kebijakan Publik untuk Sektor Tenagakerja dan Transmigrasi, hotel Kaisar, Jakarta, 28 Okt 2011
29 Oktober 2011
Bersama Dr. Ambar Widaningrum, saya mendapat kesempatan untuk memandu diskusi studi kasus dan Rencana Tindak (Action Plan) dalam pelatihan Analisis Kebijakan Publik bagi para pegawai di Biro Perencanaan Kementerian Tenaga-kerja dan Transmigrasi. Dengan tetap tingginya angkatan kerja yang mencari kesempatan kerja sedangkan kemampuan dan keterampilan mereka yang terbatas, masalah ketenagakerjaan dan transmigrasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Namun tampaknya begitu banyak rumusan kebijakan di sektor ini yang masih terkesan tambal-sulam atau kurang menukik langsung pada persoalan kebijakan yang dihadapi. Hubungan industrial yang rawan konflik, pengiriman tenaga-kerja ke luar negeri yang kurang profesional, korupsi dalam asuransi dana Jamsostek, dan kerusuhan di kawasan transmigran hanya merupakan sebagian dari belantara masalah kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Dengan pembahasan studi kasus dan rencana tindak di Biro Perencanaan, saya menantang para perencana di Kemenakertrans untuk memecahkan begitu banyak persoalan ini dengan pisau analisis yang lebih tajam. Tidak semua diskusi terekam dalam paparan yang saya unggah di sini. Tetapi mudah-mudahan para peserta masih akan bisa mengembangkan perangkat analisis kebijakan yang diperoleh dalam lokakarya untuk membuat garis kebijakan yang lebih baik di masa mendatang. [selengkapnya]
 
Indikator Kinerja dalam Organisasi Publik, MAP-UGM, 22 Oktober 2011
22 Oktober 2011
Salah satu keluhan masyarakat yang senantiasa ditujukan kepada organisasi publik adalah kinerja yang rendah. Efisiensi, efektivitas dan responsivitas senantiasa menjadi titik lemah bagi organisasi publik jika dibandingkan dengan organisasi swasta. Mengapa ini selalu terjadi dan apa yang dapat dilakukan? Persoalan tampaknya bermula dari tidak jelasnya indikator yang digunakan untuk menilai kinerja individu atau kinerja satuan dalam organisasi publik. Ketika menjadi PNS, banyak pegawai yang tidak paham apa yang sesungguhnya diharapkan oleh organisasi darinya. Sementara itu, banyak pejabat yang tidak melihat pentingnya rumusan indikator kinerja (performance indicators) yang bersifat SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-Bound). Oleh sebab itu, sangat penting bagi semua satuan di dalam organisasi publik, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, untuk memahami cara-cara merumuskan indikator kinerja yang baik. Jika indikator kinerja itu sudah mapan, barulah kita bisa berharap bahwa iklim kinerja organisasi akan dapat diperbaiki. [selengkapnya]
 
Implikasi Desentralisasi Fiskal bagi Pendanaan Pembangunan di Daerah, Transforming Leaders Indonesia, Badiklat Kemdagri, 14 Sept 2011
14 September 2011
Pemberitaan di media tentang keberangkatan 19 orang bupati dan walikota ke Harvard Kennedy School of Government sangat kritis dan kurang bersahabat. Tetapi saya yang ditunjuk oleh panitia dari HKS bersama dua teman dari UI (Prof.Dr. Eko Prasojo dan Dr. Ahmadi H. Ringoringo) berusaha untuk menempatkan masalah ini pada proporsinya. Pertama, dari segi pendanaan secara formal kegiatan pelatihan ini memang tidak dibebankan kepada APBD di masing-masing daerah. Dana untuk pelatihan ini ditanggung oleh Rajawali Foundation yang menyalurkan dananya ke HKS. Bahwa kemudian masing-masing bupati mendapatkan tambahan uang saku dari APBD, itu soal lain yang tim fasilitator tidak punya otoritas untuk mengubahnya. Kedua, dari rancangan pelatihan di Harvard, tampaknya jadwal begitu ketat. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore setiap peserta harus tetap ada di dalam kelas mengikuti pelatihan. Saya belum tahu bagaimana pelaksanaan sesungguhnya. Tapi saya masih berharap bahwa pelatihan ini akan benar-benar dilaksanakan secara serius dan tidak sekadar untuk jalan-jalan sebagaimana ditulis oleh media. Pada waktu pelatihan pendahuluan di Jakarta, saya mendapat kesempatan untuk mengupas materi yang sebagian disampaikan oleh Jay Rosengard. Di sini saya bagi pengalaman tentang penggunaan dana setelah kebijakan Desentralisasi Fiskal dengan mengambil contoh struktur APBD di beberapa daerah. [selengkapnya]
 
Konsep Kesejahteraan Sosial dan Penyimpangan Dana Bansos, Diskusi Internal KPK, 29 Agustus 2012
29 Agustus 2011
Memenuhi undangan diskusi internal dari Deputi Pimpinan Bidang Pencegahan di KPK, saya hadir dengan memaparkan beberapa konsep ideal tentang negara kesejahteraan, gagasan tentang kebijakan sosial serta praktik implementasi penggunaan dana Bansos (Bantuan Sosial) di Indonesia. Saya sangat senang dengan forum ini karena disamping berbicara bersama para pakar ekonomi kerakyatan Prof. Sri Edi Swasono dan Dr. Revrisond Baswir, diskusi juga diikuti secara serius oleh tiga dari lima pimpinan KPK, yaitu Busyro Muqoddas, Bambang Widjoyanto, dan Zulkarnain. Sebagaimana diketahui oleh publik, penggunaan dana Bansos oleh jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah banyak yang kurang efektif, salah sasaran, atau bahkan mengalami banyak penyimpangan. Tetapi persoalan yang sangat serius di Indonesia sebenarnya bermula dari kelemahan dalam pelaksanaan konsep negara kesejahteraan (welfare state) dan tugas negara dalam pemenuhan kesejahteraan sosial yang menyeluruh seperti terdapat di dalam amanat UUD 1945. Pelaksanaan konsep Bantuan Sosial seperti tercantum di dalam UU No.11/2009 juga rancu karena pemanfaatan dana bantuan sosial yang terdapat bukan saja di Kementerian Sosial tetapi juga di hampir semua jajaran K/L ternyata tumpang-tindih dengan Tupoksi utama dari masing-masing kementerian. Di daerah, penyimpangan dana Bansos juga sering terjadi karena alokasinya sangat tergantung kepada diskresi Kepala Daerah sehingga sering hanya sekadar menjadi dana taktis Gubernur, Bupati atau Walikota. Bagaimana mengurai benang kusut ini? Perubahan kebijakan yang radikal mungkin sangat diperlukan. Tetapi saya berharap para personil di KPK bisa memulai dengan mencegah maupun menindak penyimpangan yang sudah sering terjadi. [selengkapnya]
 
Peran Provinsi dalam Perbaikan Sistem Pendanaan DAK, hotel Sheraton Bandung, 15-16 Agustus 2011
17 Agustus 2011
Seri ke-3 dari rangkaian diskusi yang diadakan oleh Direktorat Otda Bappenas dilaksanakan di Bandung. Kali ini tim pembuat Buku Putih Kebijakan DAK yang dibiayai oleh GIZ Jerman memaparkan hasil analisisnya di depan forum yang difasilitasi oleh proyek PGSP (Provincial Government Strengthening Project) dari UNDP. Dari berbagai paparan dan komentar pakar terkait dengan DAK, tampaknya isu kebijakan yang diungkapkan sudah mengerucut kepada beberapa hal, yaitu soal konsep dasar DAK sebagai specific-grant yang sudah mengalami pergeseran, kegagalan DAK dalam mencapai output pembangunan yang signifikan karena terbatasnya proporsi dana, sinkronisasi kebijakan pusat-daerah yang masih sangat sulit, dana pendamping yang masih menjadi kendala bagi banyak daerah, hingga masalah monitoring dan evaluasi yang belum efektif. Namun demikian, di tengah persoalan kurang efektifnya sistem pendanaan melalui DAU dan dana APBD, masih ada harapan besar bahwa DAK akan bisa membantu memecahkan persoalan pembangunan di daerah yang sesungguhnya. Untuk mengefektifkan monitoring dan evaluasi, kini ada gagasan untuk memberikan porsi peran yang lebih besar bagi pemerintah provinsi. Namun tampaknya masih banyak yang harus ditindaklanjuti dari peraturan mutakhir tentang penguatan provinsi, yaitu PP 19/2010 dan PP 23/2011, yang masih harus dibenahi dan dibuat lebih instrumental. [selengkapnya]
 
Masalah Kelembagaan dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia
28 Juli 2011
Kenyataan bahwa lebih dari 70 persen korupsi di Indonesia terjadi dalam pengadaan barang/jasa publik semestinya menjadi lonceng yang nyaring untuk membenahi sistem ini. Kasus-kasus besar korupsi yang terungkap juga menunjukkan bahwa modus operandinya melalui penggelembungan dana untuk pengadaan sejak tingkat perencanaan pengadaan barang/jasa itu sendiri. Korupsi politik yang dilakukan oleh mantan bendahara partai Demokrat M. Nazaruddin juga dimulai dari pengadaan berupa pembangunan wisma atlet untuk persiapan SEA Games di Palembang. Lalu apa yang harus dibenahi dalam sistem ini? Saya terlibat dalam tim untuk membuat "gap analysis" tentang sistem pengadaan barang/jasa yang didanai oleh Kemitraan melalui proyek CLEANING. Yang saya sajikan di sini adalah makalah pengantar diskusi untuk aspek kelembagaan yang dilaksanakan di hotel Shantika, Jogja. [selengkapnya]
 
"Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran, Kasus Beberapa Daerah", Pelatihan JFP Pertama, 11 Juli 2011
12 Juli 2011
Pelatihan JFP (Jabatan Fungsional Perencana) Tingkat Pertama dimulai lagi di MAP-UGM. Dalam penyampaian materi tentang sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah di Indonesia, saya sengaja mengangkat berbagai kasus daerah dengan melihat profil APBD, membuat analisis struktur pendapatan dan belanjanya, dan melihat relevansi kegiatan yang dibiayai melalui APBD dengan kebutuhan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Sebagian besar dari APBD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia tampaknya belum benar-benar mampu menjawab tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas pelayanan publik di daerah. Lebih parah lagi, belakangan ini tampak benar bahwa daya serap SKPD dalam mengalokasikan anggaran masih sangat rendah. [selengkapnya]
 
Permendagri No.21/2011 (Perubahan Ke-2 Permendagri 13/2006) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
05 Juli 2011
Peraturan Mendagri No.21/2011 ini untuk kedua kalinya mengubah sebagian muatan dari Permendagri No.13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ada beberapa hal yang ingin dilakukan terkait dengan manajemen keuangan pemerintah daerah yang lebih desentralistis. Permendagri ini dimaksudkan untuk mengalihkan dana BOS yang selama ini menjadi dana vertikal ke dalam bentuk pendanaan yang sepenuhnya masuk ke APBD. Selain itu, juga ada kebutuhan untuk menyesuaikan peraturan tentang pengelolaan keuangan setelah terbitnya UU No.28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menggariskan bahwa PBB dan BPHTB merupakan pajak daerah, bukan lagi "pajak pusat yang didaerahkan". Apakah peraturan baru ini dapat terlaksana dengan baik dan meningkatkan akuntabilitas anggaran publik di daerah? Masih banyak yang harus benar-benar dilihat dan dicermati pelaksanaannya. [selengkapnya]
 
LKPJ dan Fungsi Penganggaran DPRD, hotel Mutiara, Jogja, 2 Juli 2011
05 Juli 2011
Dalam relasi antara eksekutif dan legislatif, fenomena di Kabupaten Malang adalah salah satu yang menarik dan mencerminkan contoh bagaimana mekanisme kawal dan imbang berlaku di daerah. LKPJ disusun oleh Bupati yang baru menjabat selama beberapa bulan dan sebelumnya merupakan Wakil Bupati dari Bupati yang lama. Ketika ditanya tentang substansi LKPJ, Bupati mudah saja mengelak seandainya ada laporan pertanggungjawaban yang harus dikoreksi dengan argumentasi bahwa yang termuat di dalam LKPJ adalah hasil kinerja dari Bupati sebelumnya. Di lain pihak, jajaran legislatif yang cukup banyak berasal dari PDIP merasa segan untuk mengkritik substansi dari LKPJ karena Bupati yang sedang menjabat adalah tokoh yang diajukan dari PDIP. Mengkritik Bupati secara frontal berarti "menepuk air di dulang" yang akan terpercik ke muka sendiri. Pada saat yang sama, semua mafhum bahwa dengan UU 32/2004 yang hanya memberlakukan LKPJ sebagai "progress report", tidak banyak lagi anggota DPRD yang bersemangat untuk menjalankan fungsi pengawasannya. Lalu, bagaimana DPRD bisa kritis terhadap LKPJ dan bisa menjalankan fungsi pengawasan terhadap APBD jika tersandera oleh begitu banyak kepentingan dan kendala prosedural seperti ini? Saya mencoba membahas persoalan ini bersama para anggota DPRD Kabupaten Malang sekaligus mengambil refleksi tentang masa depan sistem kawal dan imbang dalam sistem pemerintahan daerah di masa mendatang. [selengkapnya]
 
Arah Kebijakan Pendanaan DAK, PGSP-UNDP, Hotel Parama, Bogor, 22-23 Juni 2011
23 Juni 2011
Untuk membiayai berbagai kegiatan dan proyek strategis di daerah-daerah yang memiliki kebutuhan khusus, DAK (Dana Alokasi Khusus) sangat penting peranannya. Namun setelah sistem pendanaan ini diterapkan selama hampir sepuluh tahun, efektivitasnya semakin diragukan. Sebagai skema "specific grant", DAK bahkan mulai kehilangan legitimasinya dan efektivitasnya mungkin tidak sebaik sistem Inpres yang pernah dilaksanakan selama pemerintahan Orde Baru. Mengapa demikian? Ada banyak faktor yang bersifat politis maupun bersifat teknis dalam pelaksanaan pendanaan melalui DAK. Salah satunya adalah bahwa sekarang ini terdapat kecenderungan masuknya berbagai kriteria baru bagi alokasi DAK serta semakin besarnya pengaruh variabel politik sehingga proporsi DAK tersedot menjadi Dana Penyesuaian, sebuah skema pendanaan yang sesungguhnya bahkan sudah melanggar ketentuan UU No.33/2004. Bersama para pejabat Eselon II dan Eselon III di jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, saya membedah persoalan DAK ini di Bogor dalam sebuah forum yang disponsori oleh UNDP melalui proyek PGSP (Provincial Government Strengthening Program). [selengkapnya]



 
   Copyright © 2014 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.