Rakyat Indonesia sudah siap berdemokrasi, tetapi justru elit politiknya yang belum siap berdemokrasi. Lihatlah bagaimana pemilihan pimpinan Parpol yang semakin banyak menggunakan aklamasi dan pemaksaan kehendak seperti terjadi di PDIP, Demokrat, dan PAN. Atau rebutan pimpinan yang tak berkesudahan seperti di Golkar dan PPP. Sadarlah wahai para politisi...
Mei 2015
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
 

Arsip Artikel



Reorganisasi dan Peningkatan Tata-kelola BUMD, Teminabuan, Pemkab Sorong Selatan
08 Februari 2012
Perjalanan cukup panjang dengan medan off-road membawa tim CIMDEV, Fisipol UGM ke Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel), Papua Barat. Saya bersama Dr.Ambar Widaningrum dan Yuli Isnadi, MPA memenuhi permintaan Pemkab Sorsel untuk melakukan riset dan kegiatan konsultatif mengenai Reorganisasi dan Tata-kelola BUMD. Kabupaten ini memiliki 9 unit usaha yang masih belum memberikan keuntungan optimal dan memenuhi kebutuhan hidup warganya. Kami berusaha membantu mencari alternatif kebijakan yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. [selengkapnya]
 
Kesaksian Ahli, Judicial Review UU No.33/2004, Mahkamah Konstitusi, 1 Feb 2012
02 Februari 2012
Dalam forum Judicial Review di Mahkamah Konstitusi, saya memenuhi undangan dari kuasa hukum pemohon. Serangkaian sidang MK ini akan memutuskan apakah pasal-pasal dalam UU No.33/2004 tentang DBH sudah konsisten dengan semangat UUD 1945. Saya memang diundang oleh pihak pemohon yaitu Forum Rakyat Kalimantan Timur Bersatu. Tetapi sebagai saksi ahli saya berusaha tetap menempatkan masalahnya sesuai dengan proporsi untuk memaparkan fakta dan tidak sekadar membela mati-matian kepentingan pemohon tanpa dasar yang jelas. Kalau melihat proses ratifikasinya, memang harus diakui bahwa ketentuan proporsi pusat-daerah dengan angka 85:15 bagi daerah penghasil migas yang berbeda dari daerah-daerah Otsus yang mendapatkan proporsi 30:70 tidak mengandung dasar argumentasi objektif yang kuat. Satu-satunya yang bisa menjelaskannya adalah proses negosiasi politik, terutama dengan dua daerah yang ingin memisahkan diri, yaitu Aceh dan Papua. Tetapi dengan proporsi 85:15, apakah DBH sudah dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pemimpin di daerah? Inilah masalah yang harus dianalisis sesuai dengan fakta di lapangan. Saya berharap bahwa apapun hasilnya nanti, revisi atau perubahan UU 33/2004 akan menghasilkan sesuatu yang bermakna dan sesuai dengan tujuan desentralisasi, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. [selengkapnya]
 
Penyusunan Rencana Kerja DPRD Kab Rembang, hotel Santika Premiere, Semarang
19 Januari 2012
Menurut Kementerian PDT, kabupaten Rembang yang dikenal sebagai daerah tertinggal kini sudah keluar dari status yang tidak mengenakkan tersebut karena berhasil menekan angka kemiskinan hingga di bawah 14 persen. Tetapi apakah benar bahwa pembangunan di kabupaten ini benar-benar telah mengangkat tingkat kesejahteraan rakyatnya? Berbeda dengan pada masa Revolusi Hijau tahun 1970-an, daerah agraris saat ini memang lebih sering identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Itulah sebabnya, banyak strategi yang dikembangkan oleh Pemda Rembang juga terkait dengan rencana investasi pabrik semen di desa Tegaldowo, pengembangan kawasan water-front city, dan berbagai kebijakan di luar sektor agraris. Dalam forum Bamus DPRD Kabupaten Rembang ini, saya berusaha meyakinkan bahwa mengingat lebih dari 45% PDRB masih berbasis agraris, kebijakan yang harus diagendakan untuk daerah ini hendaknya tetap memperhitungkan pengembangan sektor primer ini. Masalahnya adalah, seperti banyak terjadi di daerah yang lain, arah kebijakan legislatif sejauh ini masih terlalu banyak pada pembuatan Perda menyangkut pajak daerah, retribusi, dan berbagai macam pungutan lainnya. Saya berharap bahwa para anggota legislatif itu dapat memelopori perubahan kebijakan yang signifikan. Bisakah itu? [selengkapnya]
 
Strategi Perencanaan Pembangunan Sosial
07 Januari 2012
Kuliah Perencanaan Sosial di Program S2 PSdK, Fisipol UGM [selengkapnya]
 
Peningkatan Efektivitas Belanja Modal di Daerah, hotel d'Maleo, Mamuju, Sulawesi Barat
29 Desember 2011
Sebuah kesempatan yang langka untuk dapat mengunjungi sebuah daerah yang para aparatnya sedang bersemangat untuk mencari cara terbaik untuk membangun daerah dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Saya memenuhi undangan Bupati Mamuju, Sulawesi Barat, untuk berbicara di depan lokakarya tentang transformasi kepemimpinan untuk menunjang kegiatan pembangunan di daerah. Saya coba memahami permasalahan di daerah ini dengan melihat rencana pembangunan untuk tahun fiskal 2012 dengan mengaitkannya dengan permasalahan di tingkat nasional, yaitu masih rendahnya proporsi belanja modal di dalam APBD. Saya berharap pertemuan singkat selama dua hari ini benar-benar bermakna bagi pembaruan kebijakan di kabupaten ini. [selengkapnya]
 
Sistem Pemilu dan Eksistensi Parpol, hotel Sahid, Jogja
23 Desember 2011
Inilah untuk kesekian kalinya saya berbicara di depan para anggota DPRD Nganjuk. Tampaknya "chemistry" yang saya buat dalam diskusi dengan para anggota dewan di Nganjuk sudah cocok sehingga berulang-kali saya dipanggil oleh Sekwan untuk memaparkan materi. Tetapi kali ini yang saya bahas adalah mengenai sistem Pemilu Legislatif dan konsekuensinya bagi eksistensi Parpol. Tampaknya kegelisahan para politisi terkait dengan rencana format Pemilu tahun 2014 tidak hanya terasa di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat lokal. Itulah sebabnya, pembahasan mengenai perubahan UU No.10/2008 tentang Pemilu Legislatif, terutama mengenai apakah nanti menggunakan Sistem Proporsional Tertutup atau Sistem Proporsional Terbuka, masih menjadi sumber perdebatan sengit. Di luar kedua kemungkinan itu, tampaknya Sistem Distrik yang oleh banyak kalangan dipandang lebih bisa menjamin akuntabilitas politisi kepada publik justru semakin sayup terdengar. Ini mungkin akan mewarnai lansekap perdebatan tentang sistem elektoral di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. [selengkapnya]
 
Kebijakan dan Indikator Moneter
07 Desember 2011
[selengkapnya]
 
UU No.2 th 2011 tentang Partai Politik
28 November 2011
Undang-undang ini merupakan revisi dari UU No.2 tahun 2008 tentang hal yang sama, yaitu partai politik. Dari uraian mengenai latar-belakang dan penjelasan umumnya, dapat diketahui bahwa semangat dari perubahan dilakukan untuk mengefektifkan sistem presidensial. Ada empat hal yang dilakukan untuk mencapainya, yaitu: 1) mengkondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana, 2) mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel, 3) mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel, dan 4) mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat. Selanjutnya, secara rinci sebenarnya yang disempurnakan dalam undang-undang baru ini adalah menyangkut persyaratan pembentukan Parpol, persyaratan kepengurusan Parpol, perubahan AD dan ART, rekrutmen dan pendidikan politik, pengelolaan keuangan Parpol dan kemandirian Parpol. Apakah kehendak untuk memperkuat efektivitas kebijakan presiden yang selama ini dikeluhkan itu dapat dicapai? Lebih dari itu, apakah sistem rekrutmen dan pengelolaan keuangan nantinya akan lebih transparan? Inilah pertanyaan yang masih menggelantung dan dalam banyak hal ditentukan oleh komitmen dari para politisi di negeri ini. [selengkapnya]
 
Peningkatan PAD dan Pembiayaan Pembangunan: Kasus Kab Kebumen, hotel Jayakarta, Jogja
25 November 2011
Banyak politisi dan pejabat daerah yang melihat bahwa peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah suatu kebijakan yang mutlak dilakukan dan harus dikejar. Saya melihat bahwa sesungguhnya persepsi tentang upaya menggenjot PAD ini untuk sebagian sudah keliru dan salah arah. Yang jauh lebih penting adalah apakah PAD itu memang benar-benar dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di daerah itu sendiri. Dari pengalaman di banyak daerah, bahkan sebenarnya PAD akan otomatis meningkat kalau rakyat sudah sejahtera sehingga surplus yang mereka miliki bisa menjadi kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan retribusi. Keharusan untuk menciptakan sistem belanja APBD yang produktif bagi daerah juga seringkali terlupakan ketika semua perumus kebijakan berusaha ingin mencapai target PAD. Inilah sebagian dari isu kebijakan yang coba saya bahas bersama para anggota DPRD kabupaten Kebumen. Saya sadar bahwa pendapat saya mungkin termasuk melawan arus dan mungkin tidak disukai oleh banyak politisi daerah. Tetapi bagaimanapun saya ingin terus menumbuhkan kesadaran bahwa demokratisasi lokal di Indonesia mestinya diisi dengan hasil yang lebih bermakna, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat melalui kontribusi dari belanja APBD yang signifikan. Soal ini, rakyat tidak mungkin terus menunggu. [selengkapnya]
 
Penyusunan LKPJ Kabupaten Pemekaran: Kasus Nagekeo, hotel Saphir, Jogja
12 November 2011
Hasil dari gelombang pemekaran daerah tidak terlalu memuaskan meskipun dari segi politik tetap dapat diterima oleh sebagian rakyat di daerah. Betulkah kabupaten-kabupaten baru itu lebih banyak menghabiskan DAU untuk membangun kantor bupati, gedung DPRD dan kompleks Pemda? Apakah kabupaten hasil pemekaran itu membelanjakan sebagian besar proporsi belanja tak langsung untuk gaji pegawai? Inilah sebagian dari pertanyaan yang saya bahas bersama para pegawai Pemda kabupaten Nagekeo. Sebagai sebuah kabupaten dengan volume APBD terendah kedua di Nusatenggara Timur, Nagekeo memiliki banyak keterbatasan baik dari sumberdaya keuangan maupun sumberdaya manusia. Sementara ada banyak kabupaten lain yang memiliki total pendapatan triliunan rupiah, APBD kabupaten Nagekeo hanya bermodal pendapatan total sebesar Rp 332,4 miliar yang sebagian besar berasal dari subsidi pemerintah pusat. Namun saya berharap bahwa keterbatasan itu tidak menyurutkan para pejabat dan pegawai kabupaten ini untuk melakukan tugas mulia, membangun daerah dan memakmurkan rakyatnya. Keseriusan dalam menyusun LKPJ sebagai bentuk dari akuntabilitas Pemda kepada rakyat harus tetap dijaga dan bahkan ditingkatkan. [selengkapnya]



 
   Copyright © 2015 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.